Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
DOSEN Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Kholifatus Saadah menilai Indonesia perlu menghindari konflik di Laut China Selatan (LCS). Kawasan ini berpotensi menimbulkan gesekan kuat antara negara-negara yang memiliki kepentingan dan klaim teritori.
"Indonesia sebagai negara dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, sudah seharusnya berada di posisi yang tidak memihak siapapun, begitu juga pada konflik LCS ini," ujarnya kepada Media Indonesia, Kamis (27/7).
Menurut dia, dinamika LCS ini sudah terjadi cukup lama di kawasan Asia Tenggara, sudah seharusnya ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan terdampak langsung, terlebih terhadap pilar-pilar komunitas ASEAN.
Baca juga : Jokowi Perlu Bujuk Tiongkok Sepakati CoC
Indonesia sebagai chairman ASEAN tahun ini diharapkan dapat memastikan pilar-pilar komunitas ASEAN terus berjalan sebagaimana mestinya. Terutama pilar ASEAN political security community, lebih tepatnya pada poin ketiga yaitu A Dynamic and Outward-looking Region in An Increasingly Integrated and Interdependent World.
Baca juga : Presiden Jokowi dan Iriana Tiba di Chengdu, Tiongkok
Hubungan ASEAN dengan negara luar kawasan harus dipastikan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip ASEAN sejak awal, untuk memastikan negara-negara anggota ASEAN hidup di suasana yang damai dan stabil.
Ke depan dengan adanya Pedoman Tata Perilaku (Code of Conduct/CoC) di LCS sudah semestinya menjadi rujukan. Pasalnya kekuatan legal CoC yang bisa menjadi dasar bagi negara-negara di Asia Tenggara untuk tetap berada pada prinsip ASEAN yakni hidup dalam keharmonisan, demokratis dan perdamaian.
Untuk meminta satu negara menyudahi konflik bukan hal yang mudah, kata Saadah. Sebagai negara berdaulat dan memiliki peran sentral di ASEAN, Indonesia bisa memberikan akomodasi dari banyaknya kepentingan-kepentingan yang ada di LCS.
"Diplomasi dan negosiasi tentu menjadi kunci dalam proses ini. Pekerjaan berat bagi Indonesia terutama sebagai chairman ASEAN 2023 tentu adalah memastikan kondisi harmonis di kawasan terus terjaga," pungkasnya.
Sebelumnya ASEAN dan Tiongkok telah menyepakati pedoman untuk mempercepat negosiasi CoC di LCS. Pedoman tersebut diadopsi dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN dan Direktur Komite Urusan Luar Negeri Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok Wang Yi di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dan Wang Yi bersama-sama memimpin pertemuan tersebut. Dalam sambutan pembukaannya, Retno menyatakan bahwa Tiongkok telah menjadi mitra penting ASEAN dalam menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik selama lebih dari tiga dekade.
“Kemitraan kita semakin penting di tengah tantangan yang semakin besar,” ujar Retno.
Tahun ini dianggap sebagai tonggak penting dalam hubungan ASEAN-Tiongkok, yang ditandai dengan penyelesaian pedoman untuk mempercepat perundingan CoC yang efektif dan substantif, penyelesaian pembacaan kedua draf perundingan CoC tunggal, dan peringatan 20 tahun aksesi Tiongkok ke Traktat Persahabatan dan Kerja Sama (TAC).
“Pencapaian tersebut harus terus dibangun momentum positif untuk memperkuat kemitraan yang memajukan paradigma inklusivitas dan keterbukaan, menghormati hukum internasional termasuk UNCLOS 1982, serta mendorong kebiasaan dialog dan kolaborasi,” ujar Retno.
Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa Tiongkok harus menjadi mitra yang bisa diandalkan bagi ASEAN dalam memelihara arsitektur kawasan yang terbuka dan inklusif.
“Hanya dengan begitu kita dapat mencapai kerja sama yang saling menguntungkan demi perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran bersama di Indo-Pasifik,” kata Retno.
Retno juga meminta dukungan Tiongkok untuk implementasi konkret Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik (AOIP), termasuk rencana penyelenggaraan Forum ASEAN Indo-Pasifik (AIPF) pada September mendatang.
Selaku ketua tahun ini, Menlu RI membacakan pernyataan bersama ASEAN yang menyoroti beberapa aspek, di antaranya pentingnya kepatuhan terhadap TAC, penerapan pedoman untuk mempercepat perundingan CoC, dukungan untuk penerapan AOIP, kerja sama ekonomi, penguatan ketahanan kesehatan, serta hubungan antar-masyarakat.
Sementara itu, Tiongkok menyatakan dukungannya terhadap TAC dan sentralitas ASEAN dalam mengembangkan arsitektur kawasan yang inklusif. Tiongkok juga mengangkat beberapa bidang kerja sama prioritas, seperti pertanian, pengembangan kendaraan listrik, ekonomi biru, dan hubungan antar-masyarakat.
Pertemuan tersebut mendorong peningkatan kerja sama ekonomi ASEAN-Tiongkok, termasuk penyelesaian negosiasi Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) 3.0, untuk memperkuat hubungan perdagangan dan rantai pasokan regional.
Pertemuan juga menekankan pentingnya revitalisasi konektivitas pascapandemi, termasuk realisasi komitmen Tiongkok dalam pembangunan infrastruktur kawasan.
Selain itu, pertemuan tersebut juga mendesak kerja sama dalam mengatasi perubahan iklim, termasuk memastikan ketahanan pangan regional, mengembangkan energi baru dan terbarukan, serta menyambut baik kemajuan dalam proses negosiasi terkait LCS.
Secara ekonomi, Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar ASEAN, begitu pula sebaliknya, dengan perdagangan kedua pihak mencapai 975 miliar dolar AS (sekitar Rp14.590,9 triliun).
Tiongkok juga merupakan sumber investasi asing langsung terbesar keempat di ASEAN, dengan nilai 13,8 miliar dolar AS (sekitar Rp206,5 triliun) pada 2021. (Z-8)
GANJAR Pranowo melontarkan gagasan Kesepakatan Sementara untuk menyelesaikan konflik Laut China Selatan. Hal itu disinggung Ganjar pada Debat Capres-Cawapres Ketiga
"Yang berikutnya bagaimana patroli bisa kita perkuat juga di wilayah Laut China Selatan," kata Ganjar.
Tiongkok pada Kamis (4/1) mengecam tindakan provokatif yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) dan sekutunya, Filipina di Laut Cina Selatan
Penetapan landas kontinen merupakan tugas yang perlu segera dilaksanakan oleh pemangku kepentingan. Mulai dari ilmuwan kelautan, peneliti bidang maritim, serta pemerintah.
JEPANG dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menyepakati perluasan hubungan di bidang keamanan dan ekonomi di tengah meningkatnya pengaruh Tiongkok.
Beijing menuduh AS secara sengaja telah mengacaukan LCS dan melanggar kedaulatan Beijing.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan isi hatinya soal tuduhan ijazah palsu dalam acara reuni ke-45 Angkatan 80 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Akan lebih bijak jika Jokowi menyebut dengan tegas orang besar yang membekingi tuduhan ijazah palsu dan pemakzulan Gibran.
IJAZAH asli SMA dan Sarjana Fakultas Kehutanan UGM milik Presiden ke-7 RI Jokowi disita Tim Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan ijazah palsu miliknya
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo datang ke Mapolresta Solo, Rabu (23/7) memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi atas pengaduan dirinya yang merasa difitnah atau dicemarkan nama baiknya.
Jamiluddin menilai upaya mengidentikkan partai dengan Jokowi menjadi indikasi kegagalan PSI
Apakah lantaran ada dendam politik, apakah karena track record Jokowi yang selama 10 tahun berkuasa dianggap banyak berlaku semaunya?
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved