Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
SEKRETARIS Jenderal Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) Kao Kim Hourn memuji perjalanan demokrasi dalam pemilihan umum Kamboja yang berlangsung pada Minggu (23/7). Kao, yang berkewarganegaraan Kamboja, ikut serta memantau pemilihan anggota Majelis Nasional Badan Legislatif Kamboja yang diselenggarakan oleh Komite Pemilu Nasional (NEC).
"Kami sangat berterima kasih kepada NEC atas profesionalisme dan kompetensinya, serta masyarakat Kamboja atas partisipasi aktif dalam pemilu multipartai ini," kata Kao seperti dilansir dari Antara.
Sekretariat ASEAN dalam keterangannya juga menyatakan bahwa pemungutan suara dalam pemilu Kamboja berlangsung damai, tertib, dan tanpa kekerasan.
Baca juga: Partai Penguasa Kamboja Klaim Raih Kemenangan di Pemilu
Partai penguasa pimpinan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen kembali merebut mayoritas kursi dalam pemilihan umum tanpa adanya pesaing setelah partai oposisi utama dilarang ambil bagian dalam pemilu itu.
Menurut hasil penghitungan awal pada Senin, Partai Rakyat Kamboja (CPP) pimpinan Hun Sen mendapatkan 120 dari 125 kursi di Majelis Nasional, sedangkan partai royalis FUNCINPEC memenangi lima kursi.
Komite Pemilu Nasional diperkirakan merilis hasil resmi pemilu sekitar awal bulan depan.
Baca juga: Jenna Norodom, Cucu Raja Kamboja Segera Debut Idol Kpop
Saingan berat CPP, Partai Cahaya Lilin, pada Mei lalu dinyatakan tidak boleh mengikuti pemilu oleh Komite Pemilu Nasional karena dinilai cacat administrasi.
Pencoretan partai oposisi dari pemilu di Kamboja dipandang sebagai upaya melanggengkan kekuasaan CPP.
Situasi serupa pernah terjadi pada 2018 ketika Mahkamah Agung membubarkan partai oposisi Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP) menjelang pemilu. Saat itu, CPP memenangi semua 125 kursi di Majelis
Nasional.
Hun Sen menjabat perdana menteri sejak 38 tahun lalu. Kepemimpinannya di CPP diduga segera berpindah kepada putranya, Hun Manet (45). Amerika Serikat turut mengomentari pemilu Kamboja yang dinilainya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi karena ada ancaman terhadap partai oposisi untuk berpartisipasi dalam pemilu. (Z-6)
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.
Banyak negara yang meninggalkan e-voting karena sistem digitalisasi dalam proses pencoblosan di bilik suara cenderung dinilai melanggar asas kerahasiaan pemilih
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai alat bantu penghitungan suara pada Pemilihan 2020 lalu harus diperkuat agar proses rekapitulasi hasil pemilu ke depan lebih akurat
Tantangan terkini dalam rezim perdagangan seperti proteksionisme dan tarif timbal balik mengubah tren rantai pasokan dan meningkatkan ketidakpastian.
Indonesia dinilai harus mengambil tindakan dan mengantisipasi perang Thailand dan Kamboja. Sebab konflik kedua negara itu dapat memberi dampak bagi ekonomi dan keamanan di kawasan ASEAN.
JURU Bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Nikorndej Balankura, mengatakan Bangkok siap berdialog dengan Kamboja perihal meningkatnya eskalasi di perbatasan.
WAKIL Ketua Komisi 1 DPR RI Sukamta khawatir berharap eskalasi konflik Thailand dan Kamboja di wilayah sekitar kuil suci Preah Vihear mereda.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta khawatir meningkatnya eskalasi konflik antara Thailand dan Kamboja akan melemahkan stabilitas kawasan Asia Tenggara.
PENGAMAT ASEAN, Dinna Prapto Raharja, menilai konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap stabilitas kawasan Asia Tenggara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved