PBB Minta Israel Setop Bangun Permukiman Ilegal di Palestina

SEKRETARIS Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres telah meminta Israel untuk segera menghentikan semua kegiatan pemukiman di wilayah Palestina yang diduduki.

Dia menggambarkan rencana Israel memajukan pembangunan pemukiman Israel sebagai pemicu ketegangan dan kekerasan serta menjadi penghalang utama bagi terciptanya perdamaian kedua negara tersebut.

Pernyataan kepala PBB itu disampaikan setelah lima warga Palestina tewas, termasuk seorang anak laki-laki berusia 15 tahun dan lebih dari 90 orang terluka dalam bentrokan paling tragis dalam beberapa tahun terakhir. Kemarin, dilaporkan pasukan Israel menyerbu kamp pengungsi Jenin di Tepi Barat, Palestina.

Baca juga : Israel Kerahkan Helikopter Apache, Lima Warga Palestina Tewas

Dalam kejadian pertama kali dalam hampir 20 tahun terakhir, Israel mengirimkan helikopter tempur dan mlepaskan roket ke target-target di kamp Jenin.

Sementara, para pejuang Palestina bertempur berjam-jam dengan senjata ringan dan bahan peledak hingga melumpuhkan beberapa kendaraan militer dan pasukan Israel terperangkap di dalamnya. Delapan tentara Israel terluka dalam bentrokan yang berlangsung selama hampir 10 jam tersebut.

Baca juga : Xi Jinping Tegaskan Tiongkok Dukung Kemerdekaan Palestina

"Sekretaris Jenderal menegaskan kembali bahwa permukiman adalah pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional," kata Farhan Haq, wakil juru bicara sekretaris jenderal PBB, dalam sebuah pernyataan pada Senin, (20/6).

"Perluasan pemukiman ilegal ini merupakan pendorong signifikan terhadap ketegangan dan kekerasan serta memperdalam kebutuhan kemanusiaan,” sebut Haq.

"Hal ini semakin mengukuhkan pendudukan Israel di wilayah Palestina, merambah tanah dan sumber daya alam Palestina, menghambat pergerakan bebas penduduk Palestina dan merongrong hak-hak sah rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan berdaulat," ujar kepala PBB tersebut, menurut Haq.

Haq menambahkan bahwa Guterres sangat terganggu oleh keputusan Israel untuk mengubah prosedur perencanaan permukiman dan akan mempercepat rencana permukiman baru di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, serta kemajuan lebih dari 4.000 unit rumah permukiman oleh otoritas perencanaan Israel.

Pada hari Minggu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyetujui rencana untuk ribuan unit rumah baru di Tepi Barat yang diduduki, dia memberikan Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich kekuasaan yang luas untuk mempercepat pembangunan permukiman, yang ilegal menurut hukum internasional. (Aljazeera/Z-4)