Jokowi di KTT ASEAN: Belum Ada Kemajuan Five Point Consensus Myanmar

Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa belum ada kemajuan signifikan dalam implementasi Lima Poin Kesepakatan para pemimpin ASEAN atau Five Point Consensus dalam membantu penyelesaian konflik di Myanmar. Oleh karena itu, sebagai negara yang memegang keketuaan ASEAN di 2023, Indonesia terus mendorong terciptanya dialog yang inklusif demi menghentikan kekerasan yang terjadi di negara tersebut.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam sambutan Presiden pada Sesi Retreat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-42 ASEAN, di Labuan Bajo, NTT Kamis (11/5).

"Sebagai ketua, Indonesia terus berupaya agar ada langkah maju dari implementasi Five Point Consensus. Itu bisa dilakukan melalui engagements dengan berbagai pihak, mendorong terciptanya dialog yang inklusif, menyerukan penghentian kekerasan, dan memfasilitasi penyelesaian Joint Needs Assesment melalui AHA Centre, dan juga menyalurkan bantuan kemanusiaan," ujar Jokowi.

Baca juga: Hari Kedua KTT ASEAN, Presiden Joko Widodo Pimpin Dua Agenda Pertemuan

Pada hari kedua pertemuan tingkat tinggi, dibahas dua isu penting, yaitu review implementasi Five Point Consensus dan juga implementasi dari AOIP ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP). AOIP merupakan kesepakatan yang mencerminkan sentralitas ASEAN untuk menjawab tantangan perubahan, serta gejolak geopolitik dan geostrategi di kawasan Indo-Pasifik

"Namun, saya harus berterus terang bahwa implementasi Five Point Consensus belum ada kemajuan yang signifikan sehingga diperlukan kesatuan ASEAN untuk merumuskan langkah-langkah ke depan," ungkapnya.

Baca juga: Presiden Ajak Pemimpin ASEAN Nikmati Matahari Tenggelam di Labuan Bajo

Dalam kesempatan itu, presiden menuturkan meskipun penyelesaian konflik di Myanmar masih belum menemui tiik terang, masalah itu tidak boleh menghambat percepatan pembangunan Komunitas ASEAN. Sebab, menurut Indonesia, pembangunan komunitas adalah yang paling ditunggu oleh masyarakat kawasan.

Terkait dengan implementasi AOIP, presiden menyampaikan bahwa perlu adanya kerja sama konkret dan inklusif untuk mengurangi ketegangan di Indo-Pasifik. Salah satunya dapat melalui ASEAN Indo-Pacific Infrastructure Forum sebagai platform kerja sama konkret bersama negara mitra. (Z-11)