Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa belum ada kemajuan signifikan dalam implementasi Lima Poin Kesepakatan para pemimpin ASEAN atau Five Point Consensus dalam membantu penyelesaian konflik di Myanmar. Oleh karena itu, sebagai negara yang memegang keketuaan ASEAN di 2023, Indonesia terus mendorong terciptanya dialog yang inklusif demi menghentikan kekerasan yang terjadi di negara tersebut.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam sambutan Presiden pada Sesi Retreat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-42 ASEAN, di Labuan Bajo, NTT Kamis (11/5).
"Sebagai ketua, Indonesia terus berupaya agar ada langkah maju dari implementasi Five Point Consensus. Itu bisa dilakukan melalui engagements dengan berbagai pihak, mendorong terciptanya dialog yang inklusif, menyerukan penghentian kekerasan, dan memfasilitasi penyelesaian Joint Needs Assesment melalui AHA Centre, dan juga menyalurkan bantuan kemanusiaan," ujar Jokowi.
Baca juga: Hari Kedua KTT ASEAN, Presiden Joko Widodo Pimpin Dua Agenda Pertemuan
Pada hari kedua pertemuan tingkat tinggi, dibahas dua isu penting, yaitu review implementasi Five Point Consensus dan juga implementasi dari AOIP ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP). AOIP merupakan kesepakatan yang mencerminkan sentralitas ASEAN untuk menjawab tantangan perubahan, serta gejolak geopolitik dan geostrategi di kawasan Indo-Pasifik
"Namun, saya harus berterus terang bahwa implementasi Five Point Consensus belum ada kemajuan yang signifikan sehingga diperlukan kesatuan ASEAN untuk merumuskan langkah-langkah ke depan," ungkapnya.
Baca juga: Presiden Ajak Pemimpin ASEAN Nikmati Matahari Tenggelam di Labuan Bajo
Dalam kesempatan itu, presiden menuturkan meskipun penyelesaian konflik di Myanmar masih belum menemui tiik terang, masalah itu tidak boleh menghambat percepatan pembangunan Komunitas ASEAN. Sebab, menurut Indonesia, pembangunan komunitas adalah yang paling ditunggu oleh masyarakat kawasan.
Terkait dengan implementasi AOIP, presiden menyampaikan bahwa perlu adanya kerja sama konkret dan inklusif untuk mengurangi ketegangan di Indo-Pasifik. Salah satunya dapat melalui ASEAN Indo-Pacific Infrastructure Forum sebagai platform kerja sama konkret bersama negara mitra. (Z-11)
Usai amnesti terhadap AP diberikan, WNI tersebut dideportasi ke luar Myanmar pada 19 Juli 2025 melalui Thailand sebelum tiba di tanah air.
LEBIH dari 500 orang terdiri dari warga sipil dan tentara Myanmar melarikan diri ke wilayah Thailand pada Sabtu (13/7) setelah terjadi serangan oleh kelompok etnis bersenjata.
ANGGOTA Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyatakan pemerintah tak perlu menggunakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) untuk membebaskan WNI selebgram yang ditahan di Myanmar.
Kemenlu tengah menangani kasus hukum yang menimpa seorang Warga Negara Indonesia (WNI) berinisial AP, yang ditangkap oleh otoritas Myanmar pada 20 Desember 2024.
KETUA DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk segera memberikan bantuan dan perlindungan kepada seorang selebgram asal Indonesia yang ditahan oleh otoritas Myanmar.
Abraham Sridjaja mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk membebaskan selebgran asal Indonesia yang ditahan oleh pemerintah Myanmar.
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masih harus menganalisis terlebih dulu laporan dugaan penjualan senjata oleh pemerintah Indonesia ke Myanmar.
JUNTA Myanmar dituding membahayakan nyawa pemimpin sipil yang dipenjara, Aung San Suu Kyi. Hal ini diungkapkan partai politik Suu Kyi.
SEKJEN PBB Antonio Guterres menyampaikan pihaknya mendukung penuh inisiatif kepresidenan ASEAN dan 5 poin konsensus untuk menuntaskan krisis di Myanmar.
MALAYSIA telah menyerukan agar KTT ASEAN bisa memberikan tindakan tegas terhadap para jenderal Myanmar.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang masih harus dilakukan ASEAN untuk membantu mengatasi krisis Myanmar.
KELOMPOK masyarakat sipil yang bekerja di Myanmar telah mengkritik Kepala Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Martin Griffiths atas kunjungannya ke negara tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved