Kim Jong-un Minta Militer Korut Bisa Lebih Ofensif

PEMIMPIN Korea Utara (Korut) Kim Jong-un mengharapkan militer di negaranya bisa lebih praktis dan ofensif dalam menangkal serangan dari pihak luar.

Hal tersebut disampaikan Kim dalam sebuah pertemuan dengan para pejabat militer senior pada Senin (10/4) untuk membahas persiapan negara itu seandainya menghadapi konflik.

Pertemuan Komisi Militer Pusat Partai Pekerja yang berkuasa itu terjadi di tengah ketegangan yang meningkat karena dipicu latihan militer gabungan Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan (Korsel).

Baca juga: Korut Kembali Uji Drone Nuklir Bawah Air

Kantor berita resmi Korut, KCNA, mengatakan bahwa anggota komisi tersebut bertemu untuk membahas upaya-upaya yang sedang berlangsung untuk meningkatkan kemampuan bertahan dan cara mengatasi peningkatan gerakan AS dan Korsel.

Washington dan Seoul telah menggambarkan latihan mereka sebagai latihan defensif dan mengatakan bahwa perluasan latihan diperlukan untuk mengatasi program nuklir dan rudal Pyongyang yang terus berkembang.

Kim meninjau rencana serangan garis depan Korut serta berbagai dokumen tempur. “Kim menekankan perlunya meningkatkan daya tangkal (dengan) nuklirnya melalui peningkatan kecepatan dengan cara yang lebih praktis dan ofensif," kata KCNA.

Baca juga: Korut Tuduh Ukraina Berambisi Miliki Senjata Nuklir

KCNA mengklaim bahwa latihan yang digelar AS dan Korsel secara heboh tersebut mensimulasikan perang habis-habisan melawan Korut dan menyampaikan ancaman untuk menduduki Pyongyang dan memenggal para pemimpinnya.

Pyongyang telah menembakkan sekitar 30 rudal dalam 11 kali peluncuran tahun ini, termasuk rudal balistik antarbenua yang menunjukkan potensi jarak tempuh untuk mencapai daratan AS dan beberapa senjata jarak pendek yang dirancang untuk mengirimkan serangan nuklir ke target Korsel.

Korut juga meluncurkan hulu ledak nuklir baru yang lebih kecil dan menguji coba apa yang disebutnya sebagai pesawat nirawak penyerang bawah air berkemampuan nuklir.

Pembicaraan nuklir antara Washington dan Pyongyang terhenti sejak 2019 karena ketidaksepakatan dalam pertukaran sanksi yang melumpuhkan yang dipimpin oleh AS dan langkah-langkah Korut untuk menghentikan program senjata nuklirnya. (Aljazeera/Z-6)