Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
SATU laporan Bank Dunia memperkirakan bahwa Ukraina akan membutuhkan US$411 milIar selama 10 tahun ke depan untuk memulihkan dan membangun kembali negara itu setelah perang dari Rusia. Bahkan biaya untuk membersihkan puing-puing dari kota-kota yang hancur mencapai US$5 milIar.
"Estimasi tersebut harus dianggap sebagai angka minimum karena kebutuhan akan terus meningkat selama perang masih berlangsung," tulis Laporan yang dirilis pada Rabu, (22/3). Dibuat bersama oleh pemerintah Ukraina, Bank Dunia, Komisi Eropa, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, penilaian senilai US$411 milIar ini menandai peningkatan dari US$349 milIar yang diperkirakan dalam laporan yang dikeluarkan oleh Bank Dunia pada September.
Laporan tersebut merinci beberapa kerugian ekonomi dan manusia akibat perang Rusia, termasuk hampir 2 juta rumah yang rusak, lebih dari satu dari lima institusi kesehatan publik rusak, 650 ambulans rusak atau dicuri, dan setidaknya 9.655 warga sipil dipastikan tewas, termasuk 461 anak-anak. "Rekonstruksi Ukraina akan memakan waktu beberapa tahun," kata Wakil Presiden Bank Dunia untuk Eropa dan Asia Tengah Anna Bjerde.
Baca juga: Kiriman Senjata Nuklir Inggris di Ukraina Buat Rusia Murka
Laporan tersebut menghitung US$135 miliar dalam bentuk kerusakan langsung pada bangunan-bangunan dan infrastruktur sejauh ini, belum termasuk dampak ekonomi yang lebih luas dari konflik yang telah berlangsung lebih dari setahun ini. "Namun, kerusakan yang terjadi bisa saja lebih buruk jika bukan karena pertahanan yang dibangun oleh pasukan Ukraina, yang telah membuat kerusakan terburuk hanya terbatas pada wilayah-wilayah di garis depan seperti Donetsk, Kharkiv, Luhansk, dan Kherson," ujar Bjerde dalam panggilan telepon kepada para wartawan.
Evaluasi tersebut memperkirakan bahwa Kyiv akan membutuhkan US$14 miliar untuk rekonstruksi kritis dan prioritas serta investasi pemulihan pada 2023. Dana Moneter Internasional (IMF) mengatakan pada Selasa bahwa mereka mencapai kesepakatan tingkat staf dengan Ukraina untuk paket pembiayaan empat tahun senilai sekitar US$15,6 miliar. "Meskipun Rusia melakukan serangan gencar, Ukraina terus mempertahankan layanan publik yang penting, termasuk menjaga sekolah dan rumah sakit tetap buka, membayar gaji guru dan pegawai negeri serta membayar uang pensiun," kata Bank Dunia pada Februari.
Baca juga: ICC Prihatin dengan Ancaman Rusia terkait Surat Perintah Putin
"Mendukung layanan-layanan penting ini terus menjadi prioritas. Ukraina membutuhkan sekitar US$3 miliar-US$4 miliar per bulan untuk mempertahankannya," tulis Bjerde dari Bank Dunia pada saat itu. (Aljazeera/Z-2)
PRESIDEN Rusia Vladimir Putin menyatakan kesiapan untuk melanjutkan putaran ketiga pembicaraan damai dengan Ukraina. Kemungkinan pertemuan digelar di Istanbul, Turki.
PRESIDEN Rusia Vladimir Putin membuka peluang bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di tengah upaya Moskow melanjutkan proses negosiasi damai dengan Ukraina.
Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan peningkatan belanja pertahanan oleh NATO bukanlah ancaman bagi negaranya.
KOMISI Eropa memperpanjang sanksi terhadap Rusia sebagai respons atas aneksasi ilegal wilayah Krimea dan kota Sevastopol hingga 23 Juni 2026.
Ukraina dan Rusia menyelesaikan tahap akhir dari kesepakatan pertukaran jenazah prajurit yang gugur dalam perang.
Wacana soal pemotongan bantuan militer dapat melemahkan semangat warga Ukraina yang tengah berjuang di garis depan.
Pemerintah memastikan tidak akan mengadopsi data kemiskinan yang dirilis Bank Dunia.
AWAL April 2025, Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook menyebutkan pada tahun 2024 lebih dari 60,3% penduduk Indonesia atau setara dengan 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan.
Di balik status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas, Bank Dunia mengungkapkan fakta mencengangkan: 60,3% dari total populasi Indonesia hidup dalam garis kemiskinan
Indonesia diproyeksikan hanya memiliki pertumbuan ekonomi rata-rata 4,8% hingga 2027. Adapun, rinciannya adalah 4,7% pada 2025, 4,8% pada 2026, dan 5% pada 2027.
Reformasi struktural untuk mempercepat pertumbuhan produktivitas, di samping kehati-hatian fiskal dan moneter, merupakan kunci untuk memajukan agenda pertumbuhan pemerintah.
Pengurusan izin usaha di Tanah Air masih membutuhkan waktu hingga 65 hari. Berbeda jauh dengan negara-negara maju dalam memproses izin bisnis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved