BKPM Akui Iklim Investasi RI masih di Bawah Singapura dan Vietnam

MENTERI Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan iklim investasi Indonesia saat ini masih kalah dibandingkan negara tetangga, yakni Singapura dan Vietnam.

Berdasarkan laporan Business Ready (B-Ready) 2024 dari Bank Dunia,  skor Indonesia pada pilar regulatory framework sebesar 63,98, public services 63,44, dan operational efficiency 61,31.

"Kalau dilihat, skor Indonesia itu kurang lebih 63, nomor tiga di ASEAN, sesudah Singapura dan Vietnam," ujar Rosan di acara World Bank New Insight On The Business Environment In Indonesia, di Jakarta, Senin (10/2).

Baca juga : BKPM Optimistis Realisasi Investasi 2024 Capai Target

Rosan menuturkan, laporan tersebut memotivasi pihaknya untuk melakukan perbaikan dalam penyediaan layanan publik yang mempermudah dunia usaha.

Ia mengakui efisiensi investasi di Indonesia masih belum optimal. Pengurusan izin usaha di Tanah Air masih membutuhkan waktu hingga 65 hari. Berbeda jauh dengan negara-negara maju dalam memproses izin bisnis.  

"Rata-rata negara maju itu hanya butuh 1 sampai 3 hari untuk proses izin usaha. Ini akan menjadi evaluasi kami karena memang ini berhubungan erat dalam peningkatan iklim investasi," tegas mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) itu.

Baca juga : Kementerian Investasi Tetapkan 21 Komoditas Prioritas Hilirisasi, Ini Daftarnya

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Grup Indikator Bank Dunia Norman Loayza menyampaikan, pemerintah Indonesia perlu mengkalibrasi kebijakan secara tepat untuk mempermudah pengembangan sektor swasta dalam membangun bisnis di Tanah Air.

Pasalnya, negara berpenghasilan rendah dan menengah seperti Rwanda, Georgia, Kolombia, Vietnam, dan Nepal dilaporkan sudah mencapai iklim usaha yang kuat. Mereka dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam kualitas peraturan, kuatnya layanan publik, dan sistem birokrasi yang efisien.

"Indonesia harus mengevaluasi layanan publik untuk kemudahan bisnis. Karena saya melihat skor Indonesia masih sekitar 60 dalam hal layanan publik dan efisiensi bisnis," pungkasnya. (Ins/E-2)