HKI Jalin Sinergi dengan Bappenas untuk Perkuat Perencanaan Kawasan Industri

HIMPUNAN Kawasan Industri Indonesia (HKI) bersama Kementerian PPN/Bappenas memperkuat sinergi untuk mendorong penguatan perencanaan kebijakan dan percepatan pelaksanaan Kawasan Industri Prioritas dalam RPJMN 2025–2029 serta Proyek Strategis Nasional berbasis Kawasan Industri.

Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana menegaskan bahwa transformasi Kawasan Industri merupakan kebutuhan mendesak di tengah dinamika ekonomi, geopolitik, teknologi, dan tuntutan keberlanjutan. 

Salah satu isu utama yang disoroti adalah hambatan perizinan dasar, terutama pada penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (RKKPR). 

Baca juga : Jakarta Utara Jadi Wilayah dengan Aktivitas Ekonomi Terbesar

"Proses yang belum seragam di daerah berdampak pada percepatan Kawasan Industri Prioritas RPJMN dan kawasan berstatus PSN karena perbedaan interpretasi serta sinkronisasi tata ruang yang belum optimal," ujarnya dikutip dari siaran pers yang diterima, Kamis (4/12).

Pada kesempatan tersebut, Ma’ruf menegaskan komitmen HKI untuk memperkuat monitoring, mengurangi bottleneck perizinan, mempercepat konsultasi dengan anggota, dan memberikan masukan berbasis data untuk penyusunan kebijakan industri. 

Ia berharap, sinergi antara HKI dan Bappenas dapat menciptakan ekosistem yang semakin kondusif bagi percepatan investasi dan perluasan aktivitas industri, sekaligus mendorong penyelarasan kebijakan yang lebih efektif antara pusat dan daerah.
 
Selain itu, Ma’ruf juga menyampaikan bahwa Bappenas diharapkan dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap berbagai bottlenecking yang dihadapi Kawasan Industri, agar percepatan pembangunan dapat berjalan optimal dan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar delapan persen pada tahun 2029 dapat tercapai.

Baca juga : Karawang Barat Miliki Kawasan Residensial Baru

Melalui sinergi ini, Ma’ruf menegaskan bahwa Kawasan Industri Indonesia harus semakin kompetitif, terhubung, dan berkelanjutan. Kolaborasi ini juga diyakini dapat memberikan dorongan nyata bagi pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk target delapan persen pada tahun 2029 sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyampaikan dukungannya terhadap langkah HKI dalam mempercepat pengembangan Kawasan Industri Prioritas.

"Bappenas mendukung dan akan mengawal upaya HKI dalam mengurangi hambatan perizinan serta mempercepat implementasi Kawasan Industri Prioritas dan PSN, demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan," tegas Rachmat.

Sebagai tindak lanjut sinergi tersebut, HKI dan Bappenas sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) mengenai Penguatan Perencanaan Kebijakan serta Percepatan Pelaksanaan Kawasan Industri Prioritas RPJMN 2025–2029 dan PSN berbasis Kawasan Industri.

Pada kesempatan yang sama, Bappenas juga menandatangani MoU dengan PT Pindad mengenai kolaborasi percepatan pengembangan kendaraan nasional. Penandatanganan MoU tersebut menjadi bagian dari rangkaian agenda strategis Bappenas dalam memperkuat ekosistem industri nasional.

Untuk memastikan implementasi MoU berjalan efektif, HKI mengusulkan adanya pembentukan tim bersama yang terdiri dari HKI, Bappenas, dan kementerian/lembaga teknis terkait. Tim ini bertugas melakukan pengawalan ketat terhadap perizinan yang menghadapi hambatan, khususnya untuk proyek-proyek Kawasan Industri yang masuk dalam daftar RPJMN dan PSN. (Fal/E-1)