KOSOVO dan Serbia gagal menyetujui 11 poin kesepakatan untuk memulihkan hubungan bilateral. Agenda yang difasilitasi Uni Eropa dan telah berlangsung beberapa kali pertemuan itu berakhir tanpa hasil.
Kedua negara telah bersitegang selama 25 tahun terakhir. Serbia juga menolak untuk mengakui deklarasi kemerdekaan Kosovo pada 2008.
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell menyesalkan akhir pertemuan kedua belah pihak yang tidak mampu mendatangkan kesepakatan. Dia menilai perbincangan yang dipimpin Perdana Menteri Kosovo Albin Kurti dan Presiden Serbia Aleksandar Vucic itu hanya berkutat pada mempertahankan ego masing-masing. "Para pihak tidak dapat menemukan solusi yang dapat diterima bersama seambisius yang kami berikan atau usulkan," kata Borrell.
Baca juga : Khawatir Disadap, Belgia Larang Pejabatnya Gunakan Tiktok
Negosiasi selama hampir 12 jam selama pertemuan puncak di Ohrid, Makedonia Utara, membahas 11 poin yang diusulkan Uni Eropa bulan lalu. Namun di akhir pertemuan, Kosovo-Serbia gagal menyelesaikan kesepakatan yang bisa ditandatangani.
"Pihak lain (Serbia), seperti pada pertemuan terakhir di Brussel pada 27 Februari, menghindari penandatanganan perjanjian, sekarang juga dengan lampiran," kata Kurti.
Baca juga : Inggris dan Uni Eropa Perlahan Menuju Kesepakatan Irlandia Utara
Ia menyerahkan kelanjutan rencana pemulihan hubungan bilateral ini kepada Uni Eropa. "Juga untuk Uni Eropa dapat menemukan mekanisme untuk membuat status perjanjian ini mengikat secara hukum dan internasional," terangnya.
Sementara kekecewaan juga diungkapkan Vucic. Tetapi dia menilai negosiasi selama ini dapat melandasi kesepakatan yang dapat dicapai kedua belah pihak di kemudian hari.
"Saya pikir kami telah membuat satu langkah penting dalam suasana yang konstruktif dan kami akan mulai mengerjakan sesuatu. Tentu saja, itu bukan hari-H tetapi hari yang baik-baik saja," kata Vucic.
Dokumen berisi 11 poin yang dibuat Uni Eropa itu telah menyatakan bahwa tidak ada pihak yang akan menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan perselisihan, atau berusaha mencegah satu sama lain bergabung dengan Uni Eropa atau badan internasional lainnya. Poin itu diusulkan Kosovo.
Rancangan kesepakatan damai itu juga berisi pengakuan de-facto kedua belah pihak untuk memberikan dokumen perjalanan, ijazah, plat nomor, dan stempel pabean pihak satu sama lain. Pemerintahan Kurti berharap kesepakatan akan memungkinkan masuknya Kosovo ke lembaga-lembaga internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa, tujuan yang telah lama diupayakan pemerintah di Pristina.
Kosovo tetap menjadi wilayah yang dianggap sebagian besar penduduk Serbia bagian negara mereka. Di ibukota Serbia Beograd, ribuan orang berunjuk rasa menentang tercapainya kesepakatan tersebut. "Ultimatum, ini bukan kesepakatan, ini pengkhianatan," Milica Djurdjevic Stamenkovski, kepala kelompok ultranasionalis Penjaga Sumpah.
Kosovo adalah rumah bagi sekitar 120.000 orang Serbia, banyak di antara rakyatnya tetap setia kepada Beograd. Terutama di wilayah utara dekat perbatasan dengan Serbia yang sering terjadi kekacauan, protes, dan kekerasan. (AFL/Z-4)
