Anwar Ibrahim Akan Pimpin Malaysia

ANWAR Ibrahim telah ditunjuk menjadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Dia akan dilantik pada Kamis (24/11), pukul 17:00 waktu setempat ungkap pihak istana kerajaan Malaysia.

Rakyat Malaysia menunggu dengan harap-harap cemas untuk pembentukan pemerintahan baru setelah Pemilihan Umum ke-15 (GE15) baru-baru ini.

Keputusan muncul setelah sebagian besar penguasa Melayu berkumpul di Istana Negara pada Kamis (24/11), untuk membahas pembentukan pemerintahan baru.

Sebelumnya berbagai pertemuan digelar dalam beberapa hari terakhir untuk membahas calon perdana menteri dan pembentukan pemerintahan baru. Sebab tidak ada koalisi yang memiliki mayoritas setelah pemilihan umum Sabtu (19/11).

Koalisi Pakatan Harapan yang dipimpin Anwar meraih 82 kursi. Sementara Perikatan Nasional meraih 73 kursi di pemilihan umum. Keduanya memerlukan 112 kursi untuk membentuk pemerintahan.

Baca juga: Adik Kim Jong Un Sebut Korsel Anjing Peliharaan AS

Penunjukan Anwar Ibrahim dan pemerintah persatuan merupakan hasil pertemuan khusus para penguasa negara-negara bagian Malaysia. Raja Malaysia Abdullah Ahmad Shah telah berunding dengan sembilan raja negara bagian.

Langkah itu diambil untuk mencari jalan keluar dari kebuntuan politik karena pemilihan umum ke-15 gagal memunculkan koalisi yang memperoleh suara terbanyak. Selain PN, koalisi Barisan Nasional (BN) akan mengikuti keputusan kerajaan.

Namun, Parti Bersatu Rakyat Sabah, salah satu dari lima partai dalam koalisi BN menyatakan mendukung posisi tersebut, “Kita perlu mempertimbangkan kembali posisi kita sehingga negara kita dapat membentuk pemerintahan yang stabil,” menurut Wakil Presiden Parti Bersatu Rakyat Sabah Joseph Kurup .

Namun Partai UMNO, partai yang mendominasi BN menyatakan dukungan terhadap pemerintahan persatuan. “Dewan tertinggi dengan suara bulat memutuskan untuk menegakkan dekrit Raja agar BN mendukung dan berpartisipasi dalam pemerintah persatuan yang tidak dipimpin oleh PN untuk memastikan pemerintahan yang stabil dan sejahtera,” kata Sekretaris Jenderal UMNO Ahmad Maslan.

Ketua PN dan PH, Muhyiddin Yassin dan Anwar Ibrahim sebelumnya mengadakan audiensi dengan Raja Abdullah yang membahas pembentukan pemerintahan persatuan. Namun secara pribadi Muhyiddin menolak usulan tersebut. (The Straits Times/OL-4)