Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PEMIMPIN Partai Buruh menyampaikan pemungutan suara Rabu (19/10) malam di Parlemen menandai kekacauan baru bagi Partai Konservatif.
Berbicara di Konferensi Serikat Buruh di Brighton, Sir Keir Starmer menyebut bahwa partai tersebut tidak mampu menjaga rakyat Inggris keluar dari pertengkaran menyedihkan mereka, sehingga memperbarui seruannya untuk pemilihan umum secepatnya.
"Partai Konservatif telah membuktikan diri tidak lagi mempunyai mandat untuk memerintah. Setelah kegagalan Tory (Partai Konservatif), rakyat Inggris berhak mendapat yang jauh lebih baik dari sekadar kekacauan yang berulang-ulang ini," kata Starmer.
Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Liz Truss menyampaikan bahwa dia mengundurkan diri sebagai perdana menteri, Kamis (20/10). Truss akan menjadi perdana menteri pertama dengan masa jabatan terpendek.
Liz Truss mundur dari kursi PM Inggris setelah meningkatnya tekanan dari anggota Partai Konservatif hanya dalam dua bulan menjabat. Truss menghadapi masa depan yang sangat tidak pasti setelah pemungutan suara parlemen pada Rabu (9/10) malam berubah menjadi kekacauan. Anggota Partai Konservatif saling berteriak dan memaki satu sama lain, beberapa mengklaim mereka secara fisik dianiaya.
Baca juga: PM Inggris Liz Truss Mengundurkan Diri setelah 44 Hari Menjabat
Pemilihan pemimpin akan selesai dalam minggu depan. Berbicara di luar pintu kantor Nomor 10 Downing Street, Truss menerima bahwa dia tidak dapat memenuhi janji yang dia buat saat mencalonkan diri sebagai pemimpin Konservatif, setelah kehilangan kepercayaan dari partainya.
"Namun saya mengakui, mengingat situasinya, saya tidak dapat menyampaikan mandat di mana saya dipilih oleh Partai Konservatif. Karena itu saya telah berbicara dengan Yang Mulia Raja untuk memberi tahu dia bahwa saya mengundurkan diri sebagai pemimpin Partai Konservatif," katanya.
"Pagi ini saya bertemu dengan Ketua Panitia 1922, Sir Graham Brady. Kami telah sepakat bahwa akan ada pemilihan kepemimpinan yang akan diselesaikan dalam minggu depan. Ini akan memastikan bahwa kami tetap berada di jalur untuk mewujudkan rencana fiskal kami dan menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan nasional negara kami". (AFP/BBC/OL-16)
PRESIDEN Partai Buruh, Said Iqbal mengapresiasi kinerja Polri dalam pembentukan desk ketenagakerjaan.
ANTHONY Albanese menjadi perdana menteri pertama di Australia yang dalam dua dasawarsa berhasil memenangi masa jabat kedua dalam pemilu legislatif.
Buruh akan menyampaikan 6 tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto saat peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (1/5).
PEREMPUAN Partai Buruh memperingati International Women’s Day (IWD) 2025 dengan menggelar aksi damai, perempuan Partai Buruh menyatakan 10 tuntutan.
PRESIDEN Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh Said Iqbal, menerangkan ribuan buruh akan menggelar aksi di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (5/3) menolak PHK Sritex
PARTAI Buruh akan mengumumkan calon Presiden dan Wakil Presiden RI 2029 yang diusung tanpa koalisi partai, tapi dipilih langsung oleh rakyat melalui mekanisme poolling, survey
Rifqi mengeluhkan bahwa isu kepemiluan selalu hadir. Meski pesta demokrasi itu sudah beres
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
GURU Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta menanggapi berbagai tanggapan terhadap putusan MK tentang pemisahan Pemilu.
PEMISAHAN pemilu tingkat nasional dan lokal yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai keliru. Itu harusnya dilakukan pembuat undang-undang atau DPR
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved