Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMIMPIN Partai Buruh menyampaikan pemungutan suara Rabu (19/10) malam di Parlemen menandai kekacauan baru bagi Partai Konservatif.
Berbicara di Konferensi Serikat Buruh di Brighton, Sir Keir Starmer menyebut bahwa partai tersebut tidak mampu menjaga rakyat Inggris keluar dari pertengkaran menyedihkan mereka, sehingga memperbarui seruannya untuk pemilihan umum secepatnya.
"Partai Konservatif telah membuktikan diri tidak lagi mempunyai mandat untuk memerintah. Setelah kegagalan Tory (Partai Konservatif), rakyat Inggris berhak mendapat yang jauh lebih baik dari sekadar kekacauan yang berulang-ulang ini," kata Starmer.
Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Liz Truss menyampaikan bahwa dia mengundurkan diri sebagai perdana menteri, Kamis (20/10). Truss akan menjadi perdana menteri pertama dengan masa jabatan terpendek.
Liz Truss mundur dari kursi PM Inggris setelah meningkatnya tekanan dari anggota Partai Konservatif hanya dalam dua bulan menjabat. Truss menghadapi masa depan yang sangat tidak pasti setelah pemungutan suara parlemen pada Rabu (9/10) malam berubah menjadi kekacauan. Anggota Partai Konservatif saling berteriak dan memaki satu sama lain, beberapa mengklaim mereka secara fisik dianiaya.
Baca juga: PM Inggris Liz Truss Mengundurkan Diri setelah 44 Hari Menjabat
Pemilihan pemimpin akan selesai dalam minggu depan. Berbicara di luar pintu kantor Nomor 10 Downing Street, Truss menerima bahwa dia tidak dapat memenuhi janji yang dia buat saat mencalonkan diri sebagai pemimpin Konservatif, setelah kehilangan kepercayaan dari partainya.
"Namun saya mengakui, mengingat situasinya, saya tidak dapat menyampaikan mandat di mana saya dipilih oleh Partai Konservatif. Karena itu saya telah berbicara dengan Yang Mulia Raja untuk memberi tahu dia bahwa saya mengundurkan diri sebagai pemimpin Partai Konservatif," katanya.
"Pagi ini saya bertemu dengan Ketua Panitia 1922, Sir Graham Brady. Kami telah sepakat bahwa akan ada pemilihan kepemimpinan yang akan diselesaikan dalam minggu depan. Ini akan memastikan bahwa kami tetap berada di jalur untuk mewujudkan rencana fiskal kami dan menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan nasional negara kami". (AFP/BBC/OL-16)
ANGGOTA Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Heru Tjahjono menegaskan bahwa penetapan UMP 2026 harus didasarkan pada kepatuhan PP 49/2025 serta semangat buruh, dan dunia usaha
(KSPI) bersama Partai Buruh mengatakan ribuan buruh melakukan aksi demonstrasi besar-besaran pada 29 dan 30 Desember 2025 di Istana Negara, Jakarta menolak ump 2026 dan revisi jadi Rp 5,8 juta
KSPI dan Partai Buruh mengatakan puluhan ribu buruh akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran selama dua hari berturut-turut pada 29 dan 30 Desember 2025 di Istana Negara, menolak UMP 2026
PRESIDEN Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak rencana kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang diusulkan Menteri Ketenagakerjaan.
Ketegangan meningkat di internal Partai Buruh Inggris setelah muncul spekulasi upaya menggulingkan Perdana Menteri Keir Starmer.
Presiden KSPI Said Iqbal, dalam keterangannya, menegaskan, konsolidasi ini bukan aksi terbuka, melainkan pertemuan besar di dalam gedung yang melibatkan ribuan perwakilan buruh.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved