TIONGKOK mengecam laporan PBB mengenai Xinjiang. Laporan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di wilayah Xinjiang disebut bagian dari alat politik untuk melawan Beijing.
"Apa yang disebut laporan kritis yang Anda sebutkan direncanakan dan dibuat langsung oleh AS (Amerika Serikat) dan beberapa pasukan Barat, itu sepenuhnya ilegal dan tidak valid," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin.
"Laporan itu adalah campuran informasi yang salah, dan itu adalah alat politik yang digunakan sebagai bagian dari strategi Barat menggunakan Xinjiang untuk mengendalikan Tiongkok," tambahnya.
Wang mengatakan, kantor hak asasi PBB telah diintervensi. Dia menyebut para pejabatnya telah menjadi kaki tangan AS dan Barat untuk melawan sebagian besar negara berkembang.
Selama bertahun-tahun, Tiongkok dituduh menahan lebih dari satu juta orang Uighur dan Muslim lainnya di Xinjiang. Beijing dengan keras menolak klaim tersebut, bersikeras menjalankan pusat kejuruan yang dirancang untuk mengekang ekstremisme.
Kepala Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet mengatakan, perlakuan Tiongkok terhadap Uighur mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Bachelet menuduh Beijing melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang serius.
Laporan tersebut disampaikannya pada Rabu 31 Agustus 2022, beberapa menit sebelum masa jabatannya berakhir. "Tiongkok telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang serius terhadap Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang yang mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan," ucapnya.
Informasi itu diterbitkan 11 menit sebelum masa jabatannya berakhir. Laporan tersebut menyimpulkan tingkat penahanan sewenang-wenang dan diskriminatif terhadap anggota Uighur.
"Termasuk pula terhadap kelompok mayoritas Muslim lainnya, sesuai dengan hukum dan kebijakan yang merampas hak-hak dasar individu dan kolektif, dapat merupakan kejahatan internasional, dalam kejahatan tertentu terhadap kemanusiaan," tutupnya. (AFP/OL-13)
Baca Juga: PBB : Tiongkok Lakukan Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Uighur
