Para Menlu ASEAN Soroti Ancaman Perang Nuklir

PARA menteri luar negeri (menlu) negara anggota ASEAN mengadakan Pertemuan Komisi Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone (SEANWFZ) di Phnom Penh, Kamboja. 

Salah satu agendanya, membahas implementasi dari Rencana Aksi (Plan of Action) 2018-2022. Serta, upaya langkah maju agar negara pemilik senjata nuklir dapat menandatangani traktat tersebut.

“Tidak ada satu pun dari negara ASEAN yang menginginkan ancaman tersebut terjadi di kawasan Asia Tenggara," jelas Menlu RI Retno Marsudi dalam keterangannya, Selasa (2/8).

Retno mengungkapkan bahwa pertemuan itu menyoroti ancaman nuklir bisa saja segera terjadi. Oleh karena itu, dialog dengan sejumlah negara pemilik senjata nuklir merupakan satu-satunya langkah yang harus diambil.

Para menlu ASEAN sebagai Komisi SEANWFZ, juga menyepakati memperpanjang Rencana Aksi (Plan of Action) implementasi SEANWFZ Treaty untuk periode 2023-2027. PoA itu memperkuat komitmen kawasan untuk terbebas dari senjata nuklir, serta upaya penggunaan nuklir untuk tujuan damai.

ASEAN juga memprioritaskan negara pemilik senjata nuklir dapat segera menandatangani Protokol SEANWFZ Treaty. Untuk itu, Indonesia terus mendorong pembahasan antara negara anggota ASEAN dan negara pemilik senjata nuklir dapat segera dimulai.

Indonesia sebagai Ketua ASEAN pada 2023, berkomitmen untuk memfasilitasi negosiasi tersebut guna mencari solusi bersama. ASEAN diharapkan kembali mencerminkan kesatuan melalui disepakatinya Biennial Resolution on SEANWFZ Treaty di sidang Majelis Umum PBB pada 2023.(OL-11)