ASEAN Minta Myanmar Jalankan 5 Poin Konsensus

ASEAN akan menekan junta Myanmar menjalankan lima poin konsensus yang telah disepakati sejak 2021. Seluruh Menteri Luar Negeri (Menlu) dalam group ini diharapkan dapat memperbaiki kondisi di Myanmar dalam pertemuan yang akan dimulai Rabu (3/8) di Phnom Phan, Kamboja.

"Para Menlu ASEAN akan menuntut tindakan nyata untuk secara efektif dan sepenuhnya junta Myanmar menerapkan lima poin konsensus", menurut rancangan komunike yang diperoleh AFP.

Semua anggota ASEAN akan menekan Myanmar lebih keras dalam pertemuan tersebut. Pasalnya junta Myanmar belum menggubris konsensus yang dibuat April tahun lalu itu seperti tetap menjalankan eksekusi terhadap empat aktivis demokrasi.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta pada Februari tahun lalu dan jumlah korban tewas dari tindakan brutal militer terhadap perbedaan pendapat telah melewati 2.100, menurut kelompok pemantau lokal.

Elemen kunci dari kerangka kerja adalah harus ada permainan akhir. Anda harus memiliki permainan akhir. Apa permainan akhir dari konsensus lima poin?," kata Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah mengatakan kepada AFP.

Baca juga: Jepang Desak Junta Myanmar Bebaskan Warganya

Myanmar melanjutkan eksekusi pertamanya dalam beberapa dekade meskipun ada permintaan pribadi dari Perdana Menteri Kamboja Hun Sen. Di antara empat yang dieksekusi adalah Phyo Zeya Thaw, seorang rapper yang berubah menjadi anggota parlemen dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi dan aktivis politik veteran Kyaw Min Yu atau Jimmy.

"Ini menunjukkan junta mengolok-olok (rencana konsensus)," tulis Saifuddin dalam artikel surat kabar akhir pekan ini.

Lebih dari satu tahun tidak ada satu poin pun yang dijalankan junta Myanmar. Malaysia akan menghadirkan kerangka kerja untuk implementasinya yang dicemooh oleh para aktivis karena ASEAN bak toko omong kosong.

Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menyebut eksekusi itu sebagai kemunduran besar bagi upaya ASEAN untuk menyelesaikan krisis di Myanmar. Sementara juru bicara kementerian luar negeri Thailand Tanee Sangrat mengatakan langkah itu memperburuk masalah di Myanmar.

Malaysia dan Filipina berinat melarang rezim militer Myanmar mengirim menteri ke semua pertemuan ASEAN termasuk KTT ASEAN pada November tahun ini sampai ada kemajuan dalam lima poin konsensus.

"Orang-orang yang ditunjuk secara politik dari pemerintahan, terutama pemerintahan militer tidak diterima," kata Asisten Menteri Luar Negeri Filipina untuk Urusan ASEAN Daniel Espiritu.

Diplomat top Myanmar, Wunna Maung Lwin, tidak diundang ke Phnom Penh dan juga dikeluarkan dari retret menteri luar negeri pada Februari, sementara pemimpin junta Min Aung Hlaing dilecehkan pada pertemuan puncak para pemimpin tahun lalu.

"Bahkan Korea Utara diterima di forum ini tetapi junta Myanmar tidak. Itu harus diakui betapa terisolasinya Myanmar, bahkan di lingkungannya," kata Aaron Connelly, spesialis Asia Tenggara di Institut Internasional untuk Strategis Studi.

Adapun lima poin konsensus mengenai situasi di Myanmar yakni, pertama, kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya. Kedua, dialog konstruktif di antara semua pihak terkait mulai mencari solusi damai untuk kepentingan rakyat.

Ketiga, utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog, dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN. Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre. Dan kelima, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.(OL-4)