Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
PRESIDEN Sri Lanka Ranil Wickremesinghe menyampaikan akan menangkap dan membawa para demonstran ke meja hijau. Ancaman itu dilontarkan usai kekerasan dan penolakan dirinya dilantik sebagai kepala negara baru Sri Lanka.
“Jika Anda mencoba menggulingkan pemerintah, menduduki kantor presiden dan kantor perdana menteri, itu bukan demokrasi. Itu bertentangan dengan undang-undang,” kata Wickremesinghe.
Ia mengaku telah memeriksa pihak keamanan untuk bersikap tegas terhadap para demonstran. Rakyat Sri Lanka dilarang mengintervensi pemerintahannya.
“Kami akan menindak tegas mereka sesuai hukum. Kami tidak akan membiarkan minoritas pengunjuk rasa menekan aspirasi mayoritas diam yang menuntut perubahan dalam sistem politik,” tuturnya.
Baca juga: Rakyat Sri Lanka Tolak Ranil Wickremesinghe Jadi Presiden
Sebelumnya, Wickremesinghe sudah menyatakan keadaan darurat nasional. Dirinya juga menyebut pengunjuk rasa sebagai fasis dan menunjukkan bahwa dia tidak akan takut untuk menindak demonstrasi.
Kurang dari satu jam setelah dia dinyatakan sebagai presiden pada Rabu (20/7), sebuah perintah pengadilan dikeluarkan yang melarang siapa pun berkumpul dalam radius 50 meter dari kompleks gedung pemerintah, di Kolombo, yang sebelumnya menjadi tempat pengunjung rasa menggulingkan Gotabaya Rajapaksa dari kursi presiden.(The Guardian/OL-5)
Mereka menilai Ranil Wickremesinghe merupakan boneka mantan pemimpin negara itu Gotabaya Rajapaksa yang telah menyebabkan krisis.
KALANGAN mahasiswa menolak penjabat Presiden Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, maju di pemilu.
Wickremesinghe, 73, adalah keturunan dari keluarga elite yang akarnya para pejuang kemerdekaan Sri Lanka.
Tuntutan utama buruh adalah agar Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution menaikan UMP dan UMK se-Sumut sebesar 10,5 persen.
Peneliti Formappi Lucius Karus menilai DPR RI perlu bersikap bijak dalam merespons aspirasi para pendemo yang belakangan menyoroti kinerja lembaga legislatif.
Aksi unjuk rasa warga tersebut digelar di kawasan Alun-alun Kota Pati depan pintu masuk Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (13/8).
Keputusan itu diambil meski ada penolakan luas dari publik dan kekhawatiran langkan tersebut akan membahayakan para sandera.
SEKITAR 18.000 orang turun ke jalan di Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7).
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved