Ranil Wickremesinghe Kembali Pimpin Sri Lanka

RANIL Wickremesinghe telah dilantik sebagai Perdana Menteri Sri Lanka untuk keenam kalinya saat negara kepulauan itu menghadapi krisis politik dan ekonomi. 

Pengangkatan Wickremesinghe untuk menggantikan Mahinda Rajapaksa, saudara laki-laki Presiden Gotabaya Rajapaksa, mengosongkan posisinya di tengah kerusuhan yang dipicu oleh para pendukungnya.

Wickremesinghe, 73, adalah keturunan dari keluarga elite yang akarnya para pejuang kemerdekaan Sri Lanka. Kakek dari pihak ibunya, DR Wijewardena menerbitkan serangkaian surat kabar yang mendukung gerakan kemerdekaan.

Baca juga: PM Mahinda Rajapaksa dan Keluarganya Dilarang ke Luar Negeri

Kakek dari pihak ayahnya, CG Wickremesinghe adalah pegawai pemerintah kolonial Sri Lanka yang paling senior. Ayahnya, Esmond Wickremesinghe adalah bagian integral dari pendirian pascakolonial.

Pertama, sebagai direktur pelaksana Lake House, kerajaan penerbitan dimulai oleh ayah mertuanya, dan kemudian sebagai salah satu orang kepercayaan terdekat dari kepemimpinan Partai Nasional Bersatu (UNP), tempat Wickremesinghe sekarang menjadi pemimpinnya.

Sebagai seorang pengacara muda, Wickremesinghe terlibat dalam kebangkitan UNP menyusul kekalahan besar pada 1970 dari koalisi yang dipimpin oleh mendiang Perdana Menteri Sirimavo Bandaranaike. 

Sepupu Wickremesinghe dari pihak ibu, JR Jayawardene, yang memimpin kebangkitan partai, kembali berkuasa pada 1977 dengan suara mayoritas di parlemen.

Wickremesinghe muda menjadi wakil menteri luar negeri dan tidak lama kemudian pindah ke jabatan baru sebagai menteri urusan pemuda dan ketenagakerjaan. 

Selanjutnya, ia menjadi menteri pendidikan dan menjabat lama sebagai menteri industri di bawah presiden Ranasinghe Premadasa, di mana ia berperan penting dalam perubahan besar pada pasar saham Sri Lanka dan menarik investor asing ke negara itu.

Ia menjalani tugas pertamanya sebagai perdana menteri ketika Presiden Premadasa dibunuh pada 1 Mei 1993 dan DB Wijetunga mengambil alih kursi kepresidenan. Menyusul kekalahan UNP di tangan putri mendiang Perdana Menteri Bandaranaike, Chandrika Bandaranaike.

Setelah kekalahan tersebut, Wickremesinghe menjadi pemimpin oposisi hingga ia kembali menjadi Perdana Menteri di bawah kepresidenan Bandaranaike pada 2000. 

Hubungannya dengan presiden, yang merupakan teman masa kecil tetapi musuh politik yang sengit, menjadi tegang pada 2004, dan Chandrika mengambil alih beberapa kementerian penting yang dipegang pemerintah UNP Wickremesinghe, termasuk pertahanan.

Ketika Wickremesinghe memperebutkan kursi kepresidenan pada 2005, ia kalah tipis dari Mahinda Rajapaksa, dengan defisit sekitar 150.000 suara. Pemberontak Tamil (Macan Pembebasan Tamil Eelam) secara paksa mencegah pemungutan suara berlangsung di provinsi-provinsi Utara dan Timur di mana Wickremesinghe diperkirakan akan mendapat skor tinggi.

Sekali lagi, ia menjadi pemimpin oposisi dan tidak lagi mencalonkan diri sebagai presiden sejak itu. 

Pada 2010, ia mengajukan Jenderal Sarath Fonseka sebagai kandidat pilihannya, dan pada 2015, ia masuk ke dalam koalisi dengan faksi yang memisahkan diri dari partai Rajapaksa, dengan sekretaris jenderal Partai Kebebasan Sri Lanka (SLFP), Maithripala Sirisena, menjadi presiden pada 2010.

Sebuah skandal yang melibatkan gubernur bank sentral, Arjuna Mahendra, orang kepercayaan dekat Wickremesinghe, dengan cepat memperburuk hubungan antara Wickremesinghe dan Sirisena. Skandal itu menyebabkan pemerintahan yang tidak berfungsi dan presiden berusaha untuk menghapus Wickremesinghe sebagai perdana menteri pada 2018, tiga tahun dalam pemerintahan koalisi.

Langkah itu, yang menyebabkan Mahinda Rajapaksa kembali sebagai perdana menteri selama 52 hari, dikecam oleh para kritikus sebagai kudeta konstitusional. Mahkamah Agung membatalkan pembangunan dan Wickremesinghe sekali lagi menjadi perdana menteri.

Selama periode ini pemerintah UNP membuat beberapa langkah dalam restrukturisasi ekonomi dengan bantuan IMF, dan untuk pertama kalinya sejak 1954, Sri Lanka mengalami surplus akun primer. 

Ini dicapai melalui perpajakan yang tinggi, sebagian besar pada perusahaan, bersama dengan jaring pengaman yang memastikan mereka yang berpenghasilan rendah dilindungi.

Popularitas Wickremesinghe jatuh setelah serangkaian pemboman yang menargetkan warga sipil pada Minggu Paskah 2019, yang menewaskan lebih dari 250 orang. Kritikus menuduh pemerintah gagal berbuat cukup untuk mencegah serangan dan Wickremesinghe dikalahkan dalam pemilihan akhir tahun itu.

Krisis ekonomi

Pemerintahan Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa berikutnya dan saudaranya serta Presiden Gotabaya Rajapaksa segera bergerak untuk mengubah struktur pajak dan mengurangi pajak perusahaan yang tinggi, yang menyebabkan defisit negara membengkak. Masalahnya diperparah oleh pandemi COVID-19, karena sumber utama pendapatan asing Sri Lanka dari pariwisata dan pendapatan ekspatriat mengering.

Kelangkaan devisa yang disebabkan oleh pandemi menyebabkan keputusan kebijakan bencana untuk perubahan semalam dari pupuk kimia ke pupuk organik karena pemerintah tidak dapat mengimpor pupuk kimia.

Hal ini menyebabkan efek kacau dan mengalir pada ekonomi Sri Lanka, yang berpuncak pada negara kehabisan cadangan devisa dan Wickremesinghe diminta oleh Presiden Rajapaksa untuk mengambil alih kendali pemerintahan. Wickremesinghe sekarang menghadapi tugas membalikkan tahun-tahun salah urus ekonomi dan korupsi dan memenangkan dukungan rakyat. (Aljazeera/OL-1)