Iran Sebut Kebijakan AS kepada Negaranya Kontradiktif

TEHERAN pada Selasa (12/7) mengecam kebijakan Washington yang disebutnya kontradiktif. Ini disampaikan setelah Presiden Joe Biden berjanji menekan Iran menjelang kunjungan ke sekutu AS di Timur Tengah.

Biden telah berusaha memulihkan kesepakatan nuklir Iran yang ditinggalkan oleh pendahulunya Donald Trump. Namun dia menolak mencabut sanksi terhadap Republik Islam itu sampai kembali mematuhi kesepakatan tersebut.

Dalam opini untuk Washington Post menjelang kunjungannya minggu ini ke Israel dan Arab Saudi, Biden menunjuk pada percepatan program nuklir Iran setelah Trump mengingkari kesepakatan nuklir yang berhasil. "Pemerintahan saya akan terus meningkatkan tekanan diplomatik dan ekonomi sampai Iran siap untuk kembali mematuhi kesepakatan nuklir 2015, seperti yang saya tetap siap lakukan," tulis Biden pada Sabtu.

Iran pada Selasa mengecam pemerintahan Biden atas pendekatan yang dinilai tidak konsisten dalam masalah nuklir. "Penekanan Tuan Joe Biden untuk mengejar kebijakan tekanan ekonomi dan diplomatik terhadap Iran bertentangan dengan keinginan AS yang terus berlanjut untuk menghidupkan kembali perjanjian 2015," kata juru bicara kementerian luar negeri Nasser Kanani.

Pemerintah AS saat ini, "Terlepas dari slogan dan klaimnya untuk kembali ke perjanjian, mengikuti pendekatan yang sama (dari pemerintahan sebelumnya) dengan kelanjutan sanksi dan tekanan ekonomi," katanya. Pemerintahan Biden terlibat dalam pembicaraan sejak April 2021 yang bertujuan mengembalikan AS ke kesepakatan nuklir, termasuk melalui pencabutan sanksi terhadap Iran dan memastikan kepatuhan penuh Teheran terhadap komitmennya.

Namun negosiasi on-off yang diadakan di ibu kota Austria, Wina, terhenti sejak Maret dengan beberapa masalah yang belum terselesaikan yang tersisa antara AS dan Iran. Pada akhir Juni, Qatar menjadi tuan rumah pembicaraan tidak langsung antara AS dan Iran dalam upaya mengembalikan proses Wina ke jalurnya, tetapi diskusi itu bubar setelah dua hari tanpa terobosan.

Baca juga: AS Tuduh Iran Kirim Ratusan Drone untuk Rusia

Dalam opininya, Biden menulis bahwa perjalanannya juga bertujuan, "Bekerja untuk stabilitas yang lebih besar di wilayah konsekuensial dunia." Pernyataan Biden ditolak oleh Kanani sebagai, "Laporan sepihak dan tidak realistis tentang kebijakan pemerintah AS di kawasan Asia Barat."

Juru bicara itu menekankan bahwa jika para pejabat AS menginginkan, "Stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Barat, mereka harus memahami realitas baru dunia dan menghindari mencoba memaksakan nilai-nilai Amerika dan unilateralisme." AS perlu, "Mengizinkan negara-negara di kawasan itu untuk bertindak berdasarkan nilai, kepentingan, dan realitas mereka dan dalam kerangka kerja sama regional untuk memastikan keamanan dan kepentingan kolektif mereka," tambah Kanani. (AFP/OL-14)