PERDANA Menteri Israel Naftali Bennett pada Selasa (17/5) menyambut baik keputusan baru-baru ini untuk memperluas permukiman Yahudi di Tepi Barat, Palestina, yang dijajah. Padahal langkah ini dinilai Palestina dan sebagian besar masyarakat internasional tergolong ilegal.
Selama kunjungan ke permukiman Elkana, ia menyebut perluasan permukiman sebagai tanggapan atas kekerasan Palestina baru-baru ini. Orang-orang Palestina memandang pembangunan permukiman sebagai hambatan utama bagi perdamaian karena hal itu semakin merusak harapan mereka untuk negara merdeka di tanah yang direbut Israel melalui perang.
"Dalam menghadapi kekerasan musuh, jawaban Zionis selalu penyelesaian, keamanan, dan imigrasi," kata Bennett sebagaimana dilansir ABC News. "Minggu lalu kami menyetujui di sini di Elkana, untuk pemahaman saya, volume terbesar konstruksi sekaligus, sejak berdirinya kota."
Dia tampaknya mengacu pada persetujuan lebih dari 4.000 rumah pemukim oleh badan perencanaan militer. Keputusan itu datang seminggu setelah Mahkamah Agung Israel menguatkan perintah untuk mengusir setidaknya 1.000 warga Palestina dari wilayah di Tepi Barat yang menyatakan zona tembak militer.
Israel merebut Tepi Barat dalam perang Timur Tengah 1967 dan Palestina menginginkannya menjadi bagian utama dari negara masa depan mereka. Israel telah membangun lebih dari 130 permukiman yang saat ini menjadi rumah bagi hampir 500.000 pemukim. Hampir 3 juta orang Palestina tinggal di Tepi Barat di bawah kekuasaan militer Israel.
Sebagian besar komunitas internasional, termasuk pemerintahan Biden, memandang permukiman itu sebagai hambatan bagi perdamaian karena mereka mengecilkan dan membagi wilayah tempat negara Palestina merdeka akan didirikan. Kekuatan global tidak memberi sanksi kepada Israel untuk berhenti membangun permukiman, meskipun menyerukan solusi dua negara.
Selama panggilan dengan Bennett pada Selasa, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan keprihatinan tentang pembangunan permukiman dan, "Keinginannya untuk berkontribusi pada kebangkitan yang menentukan upaya perdamaian di Timur Tengah," menurut pembacaan dari istana kepresidenan Prancis. Macron juga mendesak Bennett untuk segera menyimpulkan penyelidikan atas kematian jurnalis Al Jazeera Shireen Abu Akleh minggu lalu yang terbunuh dalam serangan Israel di Tepi Barat yang diduduki.
Baca juga: Puluhan Terluka dalam Bentrokan saat Pemakaman Warga Palestina di Jerusalem
Bennett, pendukung lama pemukiman yang pernah memimpin dewan pemukim utama, menentang kenegaraan Palestina. Dia memimpin pemerintahan yang mencakup partai-partai dari seluruh spektrum politik Israel, termasuk beberapa yang menentang permukiman.
Demi menjaga koalisi tetap bersama, mereka telah mengenyampingkan inisiatif perdamaian besar atau pencaplokan langsung, sambil terus memperluas permukiman dan mengambil beberapa langkah untuk membantu Palestina secara ekonomi. Tidak ada pembicaraan damai yang serius atau substantif dalam lebih dari satu dekade. Banyak orang Palestina memandang serangan terhadap Israel sebagai respons yang tak terhindarkan terhadap hampir 55 tahun pendudukan militer tanpa akhir yang terlihat. (OL-14)
