Polisi Sri Lanka Tembakkan Peluru Tajam untuk Redam Kerusuhan

POLISI Sri Lanka telah diperintahkan untuk melakukan serangan dan menggunakan peluru tajam untuk menghentikan kerusuhan. Hal itu disampaikan seorang pejabat tinggi kepada AFP pada Rabu (11/5).

Polisi mengatakan delapan orang tewas sejak Senin (9/5), ketika frustrasi atas krisis ekonomi yang mengerikan di pulau itu meletus menjadi kekerasan antara pendukung dan penentang Presiden Gotabaya Rajapaksa.

Bahkan dengan jam malam diberlakukan dan ribuan pasukan keamanan disuruh menembak di tempat untuk mencegah kerusuhan lebih lanjut,.

Sebuah hotel mewah yang dikatakan milik kerabat Rajapaksa dibakar pada Selasa (10/5) malam.

Baca juga: Berlakukan Jam Malam, Sri Lanka Kerahkan Ribuan Pasukan

"Ini bukan lagi kemarahan spontan, tetapi kekerasan terorganisir," kata pejabat senior keamanan yang tidak mau disebutkan namanya itu.

"Jika situasinya tidak dikendalikan, bisa terjadi anarki total," tambahnya.

Pejabat keamanan itu mengatakan 85.000 polisi telah diminta untuk mengambil sikap ofensif dan telah diperintahkan untuk menggunakan peluru tajam terhadap pembuat onar.

Jam malam yang diberlakukan segera setelah kekerasan pecah pada Senin akan dicabut pada Rabu pagi, tetapi itu diperpanjang 24 jam lagi karena kekerasan yang terus berlanjut.

Selain kebakaran hotel, pada Selasa malam polisi mengatakan mereka menembak ke udara di dua lokasi untuk membubarkan massa yang mencoba membakar kendaraan.

Mereka juga meningkatkan keamanan untuk beberapa hakim lantaran mereka juga menjadi sasaran.

Sri Lanka baru saja membuka pembicaraan tingkat staf dengan Dana Moneter Internasional (IMF) tentang kemungkinan dana talangan (bailout) setelah negara itu kehabisan dolar untuk mengimpor bahkan barang-barang yang paling penting.

Menggemakan seruan dari kepala hak asasi PBB dan Uni Eropa, Amerika Serikat pada Selasa mengatakan pihaknya prihatin dengan meningkatnya kekerasan dan pengerahan militer.

"Kami menekankan bahwa pengunjuk rasa damai tidak boleh menjadi sasaran kekerasan atau intimidasi," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price kepada wartawan. (AFP/Nur/OL-09)