Adopsi Polisi Tiongkok, Kepulauan Solomon Enggan Beri Pangkalan Militer

Utusan Kepulauan Solomon untuk Australia mengatakan polisi Tiongkok yang berada di negaranya akan ditugaskan di bawah hukum dan konstitusi. Namun kewenangan mereka akan dibatasi supaya tidak berkuasa penuh seperti di Hong Kong.

“Kami akan memastikan bahwa hal-hal yang terjadi di negara lain seperti Hong Kong tidak terjadi di negara kami sendiri,” kata Robert Sisilo, Komisaris Tinggi Kepulauan Solomon untuk Australia, mengatakan kepada radio ABC.

Komentar Sisilo menanggapi kekhawatiran tentang pengaruh Tiongkok yang berkembang di Kepulauan Solomon, negara kepulauan di Pasifik berpenduduk 700.000 jiwa, setelah kedua negara menandatangani pakta keamanan bulan lalu.

Di bawah ketentuan perjanjian, Tiongkok dapat mengirim polisi bersenjata ke sana untuk membantu menjaga ketertiban sosial. Sisilo mengatakan bahwa begitu polisi Tiongkok tiba di Kepulauan Solomon, mereka akan berada di bawah komando lokal.

Perjanjian tersebut tidak berbeda dengan yang dibagikan antara Australia dan Kepulauan Solomon. Selama kerusuhan di Kepulauan Solomon pada akhir November, Canberra mengirim lebih dari 70 personel keamanan atas permintaan pemerintah pulau.

“Perdana menteri kami telah mengatakan bahwa kami mencoba untuk mendiversifikasi sumber bantuan kami dan dalam hal ini, kami mencari Tiongkok untuk memberikan dukungan semacam itu, sama seperti Australia dan negara-negara lain memberikan tingkat dukungan yang sama,” kata Sisilo.

Australia dan Amerika Serikat (AS) mengkhawatirkan pakta baru itu dapat memberi Tiongkok pangkalan militer di wilayah Pasifik. “Sifat luas dari perjanjian keamanan membuka pintu bagi pengerahan pasukan militer RRT [Republik Rakyat Tiongkok] ke Kepulauan Solomon,” kata Departemen Luar Negeri AS.

Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare telah berulang kali membantah bahwa Tiongkok akan dapat membangun pangkalan militer. Pihaknya berhati-hati dalam kerja sama dengan Tiongkok.

Negara-negara seperti Kepulauan Solomon mungkin ingin menghindari kesalahan seperti yang dilakukan Sri Lanka, yang terpaksa menyerahkan infrastruktur pelabuhannya ke Tiongkok pada 2017 ketika gagal membayar pinjaman besar. (Aljazeera/OL-12)