Headline

Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.

Fokus

Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.

Amerika Serikat dan Tiongkok Berebut Pengaruh di Solomon

Cahya Mulyana
18/4/2024 16:30
Amerika Serikat dan Tiongkok Berebut Pengaruh di Solomon
Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare(AFP)

JELANG pemilihan presiden 2024, Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare, menandatangani perjanjian keamanan dengan Tiongkok. Hal tersebut meningkatkan persaingan pengaruh Amerika Serikat di kawasan Pasifik.

Tiongkok kini diizinkan untuk mengerahkan polisi dan tentara ke Kepulauan Solomon jika diperlukan. Tugasnya menjaga ketertiban dan melindungi nyawa serta harta benda, dan juga mengizinkan kapal perang Tiongkok untuk pergi ke pelabuhan Kepulauan Solomon untuk menimbun bahan bakar dan pasokan persenjataan.

Sejak berkuasa pada 2019, Sogavare mendorong Kepulauan Solomon secara aktif untuk menanggapi Inisiatif One Belt, One Road pemerintah Tiongkok, memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan, sedangkan menjalin hubungan diplomatik positif dengan Tiongkok.

Baca juga : Bantu Hadapi Tiongkok, AS Hadiahi Jepang Tiket ke Bulan

Yang kecenderungan pro-Tiongkok menjadikan Sogavare sebagai sasaran pergantian rezim AS.Pemilihan umum Kepulauan Solomon 2024 akan diselenggarakan pada 17 April. Dengan kesempatan ini, AS berupaya menggulingkan rezim Sogavare dan memilih kandidat pro-AS untuk berkuasa agar melawan Tiongkok.

“AS tiba-tiba memperhatikan Kepulauan Solomon sebab kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan besar di kawasan ini, Tiongkok sedang mengembangkan angkatan laut sesuai dengan pertumbuhan posisinya

sebagai kekuatan maritim utama menjadi sesuatu yang ingin dicegah oleh AS dan sekutu regionalnya, terutama Australia,” kata Pakar Urusan Asia-Pasifik William Jones.

Baca juga : AS dan Tiongkok Sepakat Perlunya Pertumbuhan Ekonomi yang Seimbang

Yang diketahui, seorang yang tidak disebutkan namanya memberi sejumlah dokumen asal USAID kepada Sputnik, seperti laporan keuangan, catatan rapat, komunikasi antar departemen yang merinci kampanye campur tangan politik AS di Kepulauan Solomon menjelang pemilihannya.

Orang tersebut juga menjelaskan bahwa USAID di Kepulauan Solomon bekerja sama dengan International Foundation for Election Systems (IFES), sebuah lembaga nirlaba yang merupakan bagian dari National Endowment for Democracy (NED) dalam program Supporting Democratic Governance in the Pacific Islands (SDGPI).

Setelah menerima sinyal dari USAID, prioritas IFES adalah menjalin hubungan baik dengan para pemimpin politik, lembaga swadaya masyarakat maupun individu-individu yang berpengaruh di masyarakat. Dengan agennya membangun jaringan yang luas di lapangan, AS meyakinkan bahwa dia akan secara efektif untuk membangun kapasitas

Baca juga : Lewat Telepon, Joe Biden dan Xi Jinping Bahas TikTok

mobilisasi yang kuat untuk kegiatan-kegiatan berikutnya di Kepulauan Solomon, misalnya mempromosikan prinsip-prinsip demokratis AS, serta mencapai transisi demokratis melalui cara-cara kekerasan dalam situasi yang diperlukan.

Selain kegiatan-kegiatan tersebut, USAID rupanya juga terlibat dalam mensponsori kampanye yang dilakukan di daerah-daerah pemilihan mayoritas oposisi melalui jaringannya untuk menggambarkan pemerintahan Sogavare sebagai salah satu pemerintahan dengan tata kelola buruk dan rendahnya kepercayaan publik.

Jaringan tersebut meliputi Transparency Solomon Islands, People with Disability Solomon Islands, The Solomon Islands Development Trust. Menurut dokumen yang diungkapkan, USAID dan mitranya IFES, NDI dan IRI meluncurkan Solomon Islands Election and Political Processes

Program (SIEPP) di Kepulauan Solomon. Dan program ini diselenggarakan oleh Consortium for Election and Political Process Strengthing (CEPPS) dari USAID. Program ini diberikan anggaran operasional awal sebesar hampir US$10 juta atau Rp162 miliar untuk periode 30 September 2020 hingga 29 September 2023, termasuk US$4,7 juta atau Rp76 miliar untuk IFES, US$2.25 juta atau untuk IRI, dan $2,48 juta atau Rp 36 miliar untuk NDI.

Pada awalnya Program ini diperkirakan berjalan hingga September 2023, ketika Kepulauan Solomon mengadakan pemilihan. Namun program ini diperpanjang hingga April 2024 dan $1,5 juta atau Rp24 miliar ditambahkan setelah penundaan pemilihan umum Kepulauan Solomon 2024. (Z-8)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Putra Ananda
Berita Lainnya