Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengecam serangan dari aparat keamanan Israel terhadap warga Palestina di kompleks Masjid Al Aqsa, Jumat (15/4).
"Saya sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI mengutuk kebiadaban dan kekejaman negara apartheid (negara yang memisahkan ras) Israel yang menodai kesucian bulan Ramadan dan Masjid Al Aqsa sebagai kiblat pertama umat Islam," kata Kharis dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/4).
Ia mengatakan serangan brutal yang dilakukan oleh Kepolisian Israel ke dalam Masjid Al Aqsa mengakibatkan ratusan warga Palestina terluka, termasuk para wartawan, tenaga medis, dan perempuan jemaah Masjid Al Aqsa. Lebih lanjut, menurut Kharis, selama ini segala tindakan kejam Israel tidak dapat dibenarkan, termasuk pula serangan terhadap warga Palestina di Masjid Al Aqsa itu.
Selain itu, dia pun mengatakan, telah terjadi upaya sistematis dari Israel untuk terus menggusur rumah warga di tepi barat Palestina dan ribuan kejahatan lainnya selama negara tersebut menduduki Palestina.
Berkaitan dengan hal tersebut, Kharis meminta Kementerian Luar Negeri RI untuk mengajukan protes ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait dengan langkah provokasi Israel itu. Ia menyampaikan, dalam catatan DPR, terdapat 15 resolusi dari Dewan Keamanan (DK) PBB terkait dengan perebutan Yerusalem di antara Palestina dan Israel.
Salah satu resolusi penting muncul dari Majelis Umum PBB, yakni Resolusi Nomor 181 tahun 1947 yang menetapkan Yerusalem sebagai wilayah yang berada di bawah kewenangan internasional dan diberikan status hukum dan politik yang terpisah. Namun, lebih dari lima dekade, menurut Kharis, resolusi-resolusi tersebut seperti tidak ada artinya bagi Israel.
"Indonesia bisa mengirimkan nota protes ke PBB sebagai negara anggota dan juga anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dengan mayoritas umat Islam. Indonesia dapat meminta PBB untuk melindungi rakyat Palestina dari kesewenang-wenangan zionis Israel," ujar dia.
Di samping itu, Kharis juga meminta Pemerintah Indonesia untuk melakukan penggalangan dana bantuan guna meringankan beban korban serangan Israel. Dia juga mengimbau masyarakat Indonesia untuk memberikan bantuan material dan spiritual melalui lembaga resmi kepadakorban serangan Israel tersebut. (Ant/OL-15)
Langkah baru Israel perketat kontrol di Tepi Barat menuai kecaman global. Kebijakan ini dinilai melanggar hukum internasional dan mematikan solusi dua negara.
BERGABUNGNYA Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza yang diusung Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, masih menjadi perdebatan.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil komitmen lanjutan di Board of Peace (BoP), terutama terkait rencana keanggotaan tetap.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah meminta Pemerintah Indonesia mengambil sikap kritis, aktif, dan terukur di Board of Peace (BoP), agar tetap sejalan dengan kemerdekaan palestina
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah memandang pembentukan Board of Peace (BoP) patut dicermati secara kritis, lembaga ini harus jelas soal roadmap kemerdekaan Palestina
Korban jiwa di Gaza mencapai 72.027 orang. Meski gencatan senjata berlaku sejak Oktober 2025, evakuasi jenazah dan serangan sporadis Israel masih terus memakan korban.
MENTERI Luar Negeri Sugiono menegaskan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) merupakan bagian dari komitmen aktif pemerintah untuk mendorong perdamaian di Palestina.
SEKRETARIS Jenderal DPP PKS, Muhammad Kholid, mengecam keras serangan militer Israel ke tenda pengungsian di selatan Jalur Gaza yang terjadi pada Sabtu (31/1/2026).
BADAN pertahanan sipil Gaza melaporkan sedikitnya 32 orang tewas akibat serangan udara Israel yang menghantam sejumlah lokasi di Jalur Gaza pada Sabtu (31/1).
PEMERINTAH Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengecam keras rangkaian serangan udara Israel di Jalur Gaza, Palestina, yang terus berulang.
PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) belum menerima informasi soal pembukaan kembali penyeberangan Rafah di perbatasan Gaza-Mesir dan masih berkomunikasi dengan otoritas Israel.
Mahkamah Agung Israel menunda putusan petisi FPA. Zionis bersikeras melarang jurnalis asing masuk Gaza dengan alasan keamanan meski perang sudah berjalan dua tahun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved