PBB Sebut Rusia Lakukan Pelanggaran HAM di Ukraina

BADAN Hak Asasi Manusia (HAM) PBB OCHCR menuduh Rusia telah melakukan pelanggaran HAM yang masif selama invasi di Ukraina. Guna menghentikannya, Rusia diminta segera melakukan gencatan senjata dan menarik seluruh pasukannya.

Komisaris OCHCR Michelle Bachelet berbicara kepada Dewan HAM PBB di Jenewa, meminta Rusia untuk menarik pasukannya. Dia juga mengatakan kantornya telah menerima tuduhan bahwa pasukan Rusia telah menggunakan senjata terlarang di Ukraina sebanyak 24 kali.

“Rumah dan gedung administrasi, rumah sakit dan sekolah, stasiun air dan sistem listrik tidak terhindarkan dari serangan Rusia,” kata Michelle.

Rusia telah membantah menargetkan warga sipil dalam invasi yang disebut operasi khusus untuk melucuti senjata dan denazifikasi.

Baca juga: Konflik Rusia Ukraina Berimbas Terhambatnya Pasokan

Bachelet mengatakan kantornya, yang menempatkan hampir 60 pemantau HAM PBB di Ukraina, telah memverifikasi 77 insiden di mana fasilitas medis rusak, termasuk 50 rumah sakit.

“Serangan tanpa pandang bulu dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional dan dapat dianggap sebagai kejahatan perang,” imbuhnya.

"Penghancuran besar-besaran objek sipil dan tingginya jumlah korban sipil sangat menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar pembedaan, proporsionalitas, dan kehati-hatian belum cukup dipatuhi Rusia,” ujarnya.

Bachele merujuk pada aturan perang yang terkandung dalam konvensi Jenewa. Orang-orang Ukraina telah mengalami mimpi buruk yang jadi kenyataan.

"Di kota Mariupol yang terkepung, orang-orang hidup dalam teror belaka,” tuturnya.

Matilda Bogner, kepala misi hak asasi manusia PBB di Ukraina, mengatakan di Jenewa, pada hari Selasa, ribuan orang mungkin telah tewas selama pengepungan selama sebulan di Mariupol, sebuah kota pelabuhan selatan berpenduduk 400.000 orang yang disia-siakan.

Invasi Rusia ke Ukraina tiba-tiba mengubah dunia. Jutaan orang telah melarikan diri. Tirai Besi baru sedang digiling ke tempatnya. Perang ekonomi semakin dalam, karena konflik militer meningkat dan korban sipil meningkat.(The Guardian/OL-5)