AS Tetapkan Sanksi Baru terhadap Pejabat Tiongkok

MENTERI Luar Negeri AS Antony Blinken mengumumkan pembatasan visa yang baru pada pejabat Tiongkok pada Senin atas tindakannya menindas etnis dan agama minoritas baik di dalam maupun luar negeri.

Dalam sebuah pernyataan, yang tidak memberikan perincian spesifik tentang pejabat mana yang akan menjadi sasaran, Blinken juga menegaskan kembali seruan kepada Tiongkok untuk mengakhiri genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang sedang berlangsung di wilayah Xinjiang.

Menurut kelompok hak asasi, Xinjiang berada dalam cengkeraman kampanye "anti-terorisme" selama bertahun-tahun yang telah menyaksikan lebih dari satu juta warga Uighur dan minoritas Muslim lainnya ditahan di jaringan kamp pendidikan ulang.

Blinken mencatat bahwa pembatasan visa akan difokuskan pada pejabat Tiongkok yang terlibat dalam kebijakan yang ditujukan untuk menindas agama dan etnis minoritas, serta pembangkang lainnya, aktivis hak asasi manusia dan jurnalis.

Baca juga:  Pesawat Bawa 133 Orang Jatuh di Tiongkok Barat Daya

Dia mencatat bahwa tindakan pejabat Tiongkok meluas ke luar perbatasan Tiongkok, termasuk ke Amerika Serikat.

"Amerika Serikat menolak upaya pejabat RRT (Republik Rakyat Tiongkok) untuk melecehkan, mengintimidasi, mengawasi, dan menculik anggota kelompok etnis dan agama minoritas, termasuk mereka yang mencari keselamatan di luar negeri, dan warga AS, yang berbicara atas nama populasi yang rentan ini," kata Blinken.

"Kami sekali lagi menyerukan kepada pemerintah RRT untuk menghentikan tindakan represi transnasionalnya, termasuk mencoba untuk membungkam aktivis Uighur Amerika dan individu Uighur lainnya yang melayani rakyat Amerika dengan menolak izin keluar bagi anggota keluarga mereka di Tiongkok," tambahnya.

Tindakan baru itu datang hanya beberapa hari setelah Joe Biden berbicara melalui panggilan video dengan pemimpin Tiongkok Xi Jinping, di mana presiden AS berusaha menekan Xi untuk tidak memberikan dukungan bagi invasi Rusia ke Ukraina.(AFP/OL-5)