Kematian Warga Sipil Yaman Berlipat Ganda setelah Pemantau PBB Dihapus

WARGA sipil yang cedera dan meninggal dunia dalam perang saudara Yaman hampir dua kali lipat sejak pemantau hak asasi manusia PBB secara kontroversial disingkirkan pada Oktober. Satu organisasi nonpemerintah mengatakan itu pada Kamis (10/2).

"Penghapusan pemantau PBB telah membuka pintu untuk pelanggaran mengerikan yang tidak terkendali," kata Dewan Pengungsi Norwegia yang mendesak pemulihan pemantau itu. Dikatakan, 823 warga sipil tewas atau terluka dalam empat bulan sebelum akhir pemantauan dan 1.535 dalam empat bulan setelah keberangkatan mereka.

Laporan itu menambahkan bahwa korban sipil yang disebabkan oleh serangan udara--taktik yang disukai oleh koalisi pimpinan Saudi dalam memerangi pemberontak Houthi didukung Iran--telah berlipat ganda pada periode yang sama. "Pemecatan badan investigasi hak asasi manusia yang penting ini membawa kita kembali ke pelanggaran yang tidak terkendali dan mengerikan," kata Direktur Dewan Pengungsi Norwegia Erin Hutchinson dalam suatu pernyataan.

"Siapa yang bertanggung jawab atas kematian anak-anak dan keluarga ini? Kita mungkin tidak akan pernah tahu karena tidak ada lagi pemantauan independen, internasional, dan tidak memihak atas kematian warga sipil di Yaman."

Dewan Hak Asasi Manusia PBB memilih untuk membubarkan Kelompok Pakar Internasional dan Regional Terkemuka di Yaman pada Oktober. Langkah tersebut dikritik keras oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia.

Itu menjadi pertama kali badan HAM PBB menolak rancangan resolusi sejak didirikan pada 2006. Resolusi yang diajukan oleh negara-negara Eropa dan Kanada itu dikalahkan 21 suara berbanding 18.

"Orang-orang Yaman telah ditinggalkan. Dikhianati. Sekali lagi," kata Sekretaris Jenderal Amnesty International Agnes Callamard saat itu.

Ratusan ribu orang telah tewas secara langsung atau tidak langsung dalam perang tujuh tahun Yaman. Jutaan orang kehilangan tempat tinggal dalam hal yang disebut PBB sebagai krisis kemanusiaan terbesar di dunia.

Baca juga: AS Kirim Kapal Perang dan Jet Tempur ke UEA setelah Serangan Houthi 

"Negara-negara anggota PBB harus segera mengembalikan badan pemantau untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang berkonflik berhenti melakukan pelanggaran berat hukum humaniter internasional dengan impunitas," kata Hutchinson.
"Dengan tidak ada yang meminta pertanggungjawaban pelaku, warga sipil akan terus dibunuh oleh ribuan orang dan (menjadi) yang paling terpukul oleh eskalasi konflik." (AFP/OL-14)