Headline
Tidak ada solusi militer yang bisa atasi konflik Israel-Iran.
Para pelaku usaha logistik baik domestik maupun internasional khawatir peningkatan konflik Timur Tengah.
PESTA demokrasi untuk memimpin Filipina dimulai pada Selasa (8/2), dengan putra mantan diktator Ferdinand Marcos difavoritkan untuk menggantikan pemimpin Rodrigo Duterte.
Ferdinand 'Bongbong' Marcos Jr memiliki peluang untuk mengembalikan klannya ke istana kepresidenan yang pernah mereka tinggalkan.
Kandidat berlomba-lomba untuk musim kampanye selama tiga bulan yang ditujukan untuk merayu jutaan pemilih yang biasanya lebih tertarik pada kepribadian daripada kebijakan.
Lebih dari 35 tahun setelah negara itu keluar dari kediktatoran ayahnya, jajak pendapat menunjukkan Ferdinand 'Bongbong' Marcos Jr menuju kemenangan telak dalam pemilihan pada 9 Mei 2022 mendatang.
Didorong oleh kampanye media sosial besar-besaran dan aliansi yang tangguh dengan putri pertama dan calon wakil presiden Sara Duterte, Marcos Jr telah bersumpah untuk menyatukan negara.
"Ini bukan waktu dan tempat untuk berdebat tentang sejarah Filipina," kata Marcos Jr kepada penyiar GMA, pada Sabtu (5/2).
"Kita perlu membicarakan dan mendiskusikan apa yang perlu kita lakukan dalam beberapa tahun ke depan untuk mengembalikan pekerjaan kepada orang-orang sehingga mereka akan memiliki uang di kantong mereka," terangnya.
Baca juga: Tim Sepak Bola Putri Filipina Raih Tiket ke Piala Dunia 2023
Wakil Presiden petahana Leni Robredo berada di urutan kedua dalam survei pemilih.
Memulai kampanyenya di Kota Lupi di Provinsi Camarines Sur, Robredo mengatakan kepada para pendukungnya bahwa dia dipenuhi dengan keberanian karena mereka bersamanya.
Robredo mengungguli walikota Francisco Domagoso, petinju Manny Pacquiao dan mantan kepala polisi Panfilo Lacson.
"Kandidat presiden yang favorit tetap Marcos," kata analis Eurasia Group Peter Mumford, yang memberi mantan senator itu peluang menang 70%.
"Banyak pendukung Duterte yang pro-otoriter melihat Marcos sebagai kandidat kuat yang berkelanjutan," kata Mumford.
Kemenangan untuk Marcos Jr akan menjadi kemunculan kembali yang terakhir bagi keluarga kontroversial itu.
Lawan politiknya yang berusaha untuk memblokade pencalonanan Marcos dengan mengajukan petisi kepada Komisi Pemilihan agar dia dikeluarkan dari pemilihan calon presiden karena hukuman sebelumnya karena gagal mengajukan pengembalian pajak penghasilan.
Jika Marcos Jr dikeluarkan dari perlombaan tersebut, aturan pemilihan akan mengizinkan anggota lain dari keluarga Marcos untuk menggantikannya.
Dia telah mencoba untuk mempertahankan kekuasaan ayahnya dengan mengutip pertumbuhan ekonomi, dan meminimalkan pelanggaran hak asasi manusia selama rezim itu. (AFP/Nur/OL-09)
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Usulan tersebut berkaca pada pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak pada 2024 yang membuat penyelenggara Pemilu memiliki beban yang berat.
DIREKTUR Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membutuhkan Partai Golkar sebagai kendaraan berkiprah di dunia politik.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
Pembahasan RUU Pemilu membutuhkan waktu panjang demi menciptakan sistem pemilu yang sesempurna mungkin.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Pemerintahan konservatif sebelumnya dikenal dengan pendekatan keras terhadap Korea Utara, yang menyebabkan meningkatnya ketegangan.
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved