Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
PESTA demokrasi untuk memimpin Filipina dimulai pada Selasa (8/2), dengan putra mantan diktator Ferdinand Marcos difavoritkan untuk menggantikan pemimpin Rodrigo Duterte.
Ferdinand 'Bongbong' Marcos Jr memiliki peluang untuk mengembalikan klannya ke istana kepresidenan yang pernah mereka tinggalkan.
Kandidat berlomba-lomba untuk musim kampanye selama tiga bulan yang ditujukan untuk merayu jutaan pemilih yang biasanya lebih tertarik pada kepribadian daripada kebijakan.
Lebih dari 35 tahun setelah negara itu keluar dari kediktatoran ayahnya, jajak pendapat menunjukkan Ferdinand 'Bongbong' Marcos Jr menuju kemenangan telak dalam pemilihan pada 9 Mei 2022 mendatang.
Didorong oleh kampanye media sosial besar-besaran dan aliansi yang tangguh dengan putri pertama dan calon wakil presiden Sara Duterte, Marcos Jr telah bersumpah untuk menyatukan negara.
"Ini bukan waktu dan tempat untuk berdebat tentang sejarah Filipina," kata Marcos Jr kepada penyiar GMA, pada Sabtu (5/2).
"Kita perlu membicarakan dan mendiskusikan apa yang perlu kita lakukan dalam beberapa tahun ke depan untuk mengembalikan pekerjaan kepada orang-orang sehingga mereka akan memiliki uang di kantong mereka," terangnya.
Baca juga: Tim Sepak Bola Putri Filipina Raih Tiket ke Piala Dunia 2023
Wakil Presiden petahana Leni Robredo berada di urutan kedua dalam survei pemilih.
Memulai kampanyenya di Kota Lupi di Provinsi Camarines Sur, Robredo mengatakan kepada para pendukungnya bahwa dia dipenuhi dengan keberanian karena mereka bersamanya.
Robredo mengungguli walikota Francisco Domagoso, petinju Manny Pacquiao dan mantan kepala polisi Panfilo Lacson.
"Kandidat presiden yang favorit tetap Marcos," kata analis Eurasia Group Peter Mumford, yang memberi mantan senator itu peluang menang 70%.
"Banyak pendukung Duterte yang pro-otoriter melihat Marcos sebagai kandidat kuat yang berkelanjutan," kata Mumford.
Kemenangan untuk Marcos Jr akan menjadi kemunculan kembali yang terakhir bagi keluarga kontroversial itu.
Lawan politiknya yang berusaha untuk memblokade pencalonanan Marcos dengan mengajukan petisi kepada Komisi Pemilihan agar dia dikeluarkan dari pemilihan calon presiden karena hukuman sebelumnya karena gagal mengajukan pengembalian pajak penghasilan.
Jika Marcos Jr dikeluarkan dari perlombaan tersebut, aturan pemilihan akan mengizinkan anggota lain dari keluarga Marcos untuk menggantikannya.
Dia telah mencoba untuk mempertahankan kekuasaan ayahnya dengan mengutip pertumbuhan ekonomi, dan meminimalkan pelanggaran hak asasi manusia selama rezim itu. (AFP/Nur/OL-09)
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
Terlebih, hasil survei terkini Median menempatkan elektabilitas Anies dan KDM masuk tiga besar di bawah Prabowo.
Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dinilai masih menjadi dua figur utama yang sulit tergeser dalam bursa calon presiden pada Pilpres 2029.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved