AS Minta Korea Utara Fokus pada Kebutuhan Rakyatnya, Bukan Rudal

AMERIKA Serikat (AS) meminta Korea Utara untuk menghentikan program nuklir dan rudal balistiknya, serta memprioritaskan kebutuhan rakyatnya sendiri.

"Kami menyerukan DPRK untuk menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan rakyatnya sendiri dengan menghormati hak asasi manusia, menggunduli program WMD (senjata pemusnah massal) dan misil balistiknya yang melanggar hukum, serta memprioritaskan kebutuhan rakyatnya sendiri, warga Korea Utara yang rentan," kata Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield pada Senin (7/2).

Baca juga: Korut Tak Menyangkal Lakukan Uji Coba Rudal Hwasong-12

Korea Utara telah berada di bawah sanksi PBB sejak 2006 atas program nuklir dan rudal balistiknya.

Rusia dan Tiongkok menyalahkan sanksi karena memperburuk situasi kemanusiaan di negara tersebut. Rusia menempatkan sanksi di bawah sorotan di Dewan Keamanan PBB sebagai bagian dari kepresidenannya dari 15 anggota badan selama Februari.

Namun, Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia tidak dapat memimpin pertemuan karena ia dinyatakan positif covid-19, kata para diplomat.

Pada bulan November 2021, Rusia dan Tiongkok menghidupkan kembali dorongan 2019 untuk meringankan sanksi PBB terhadap Korea Utara dalam apa yang mereka gambarkan sebagai upaya untuk memperbaiki situasi kemanusiaan.

Langkah itu mendapat sedikit dukungan atau keterlibatan di antara anggota dewan, sehingga Tiongkok dan Rusia belum memberikan suara.

"Jika dewan memikirkan warga Korea biasa dan bukan hanya geopolitik, maka proposal ini memerlukan dukungan," kata Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyanskiy kepada dewan.

"Kami sangat yakin bahwa aparat sanksi Dewan Keamanan membutuhkan dosis humanisasi yang kuat,” imbuhnya.

Situasi kemanusiaan Korea Utara terus memburuk, menurut kutipan dari laporan rahasia PBB. Laporan itu mengatakan bahwa itu mungkin terutama karena blokade covid-19 Pyongyang.

Rusia dan Tiongkok juga menggunakan pertemuan dewan pada hari Senin untuk mengecam sanksi sepihak, tanpa menyebutkan nama.

Duta Besar Tiongkok untuk PBB Zhang Jun mengatakan tentang negara-negara seperti itu, "Mereka telah melemparkan mereka ke kiri, kanan dan tengah dalam hiruk-pikuk, sedemikian rupa sehingga mereka tampaknya kecanduan."

Thomas-Greenfield mengatakan dia prihatin dengan upaya untuk mengkritik dan mendelegitimasi sanksi sepihak sebagai melanggar hukum dan bahwa AS dengan tegas menolak posisi itu. (Aiw/Straitstimes/OL-09)