Laporan PBB: Taliban Bunuh 100 Mantan Pejabat Pemerintah Afghanistan

SEBUAH laporan PBB pada Minggu mengatakan bahwa Taliban dan sekutunya diduga membunuh lebih dari 100 mantan anggota pemerintah Afghanistan, personel keamanan dan orang-orang yang bekerja dengan pasukan internasional.

Laporan tersebut, salinan awal yang dilihat oleh AFP, menggambarkan pembatasan hak asasi manusia oleh penguasa fundamentalis baru Afghanistan. Selain pembunuhan politik, hak-hak perempuan dan hak untuk protes juga telah dibatasi.

"Meskipun pengumuman amnesti umum untuk mantan anggota pemerintah, pasukan keamanan dan mereka yang bekerja dengan pasukan militer internasional, UNAMA terus menerima tuduhan pembunuhan, penghilangan paksa, dan pelanggaran lain yang kredibel terhadap orang-orang ini," kata laporan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

Sejak Taliban merebut Kabul pada 15 Agustus, kata laporan tersebut, misi PBB di Afghanistan telah menerima lebih dari 100 laporan pembunuhan semacam itu yang dianggap kredibel.

Baca juga: Biden Tuntut Taliban Bebaskan Sandera AS di Afghanistan

Lebih dari dua pertiga dari pembunuhan itu adalah pembunuhan di luar proses hukum yang dilakukan oleh otoritas de facto atau afiliasinya.

Selain itu, katanya, pembela hak asasi manusia dan pekerja media terus mendapat serangan, intimidasi, pelecehan, penangkapan sewenang-wenang, perlakuan buruk dan pembunuhan.

Laporan itu juga merinci tindakan keras pemerintah terhadap protes damai, serta kurangnya akses bagi perempuan dan anak perempuan untuk bekerja dan pendidikan.

"Seluruh sistem sosial dan ekonomi yang kompleks sedang dimatikan," kata Guterres dalam laporan itu.

Afghanistan berada dalam cengkeraman bencana kemanusiaan, diperparah oleh pengambilalihan Taliban yang mendorong negara-negara Barat untuk membekukan bantuan internasional dan akses ke aset bernilai miliaran dolar yang disimpan di luar negeri.

Negara itu hampir seluruhnya bergantung pada bantuan asing di bawah pemerintah yang didukung AS sebelumnya. Dan, belum ada negara yang mengakui pemerintah Taliban. (AFP/Nur)