Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PRESIDEN Joko Widodo menyayangkan kekerasan di Myanmar terus berlanjut pascakudeta yang terjadi di negara itu tahun lalu. Sikap militer Myanmar dinilai tidak menunjukkan komitmen untuk melaksanakan lima poin konsensus ASEAN.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi ketika berbicara via telepon dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, Jumat (21/1).
"Kekerasan masih terus berlanjut di Myanmar. Hal tersebut merupakan gestur yang tidak baik dan justru tidak menghormati upaya PM Hun Sen untuk mendorong penyelesaian isu Myanmar," ucap Jokowi melalui keterangan pers, Sabtu (22/1).
PM Hun Sen selaku Ketua ASEAN baru-baru ini melakukan lawatan ke Myanmar. Namun, militer Myanmar dipandang tidak menunjukkan komitmennya untuk menyelesaikan krisis.
Pasalnya, dua hari setelah kunjungan PM Hun Sen, mantan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi justru diberikan tambahan hukuman empat tahun.
Presiden Jokowi kembali menegaskan pentingnya implementasi lima butir konsensus ASEAN untuk menyelesaikan masalah Myanmar. Jokowi menegaskan pendekatan ASEAN terhadap Myanmar harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah disepakati bersama dalam konsensus.
"Pelaksanaan 5-Point Consensus seharusnya tidak digunakan untuk mendukung 5-Point Roadmap-nya Tatmadaw (militer Myanmar). Jangan sampai dikaitkan karena dapat dinilai sebagai bentuk dukungan ASEAN ke Militer Myanmar," ungkap Jokowi.
Jokowi juga menegaskan otoritas militer Myanmar harus memberikan akses terhadap Utusan Khusus Ketua ASEAN untuk bisa berkomunikasi segera dengan semua pihak di negara itu. Komunikasi sangat penting untuk membuka jalan dialog nasional yang inklusif.
"Akses kepada semua stakeholders sangat penting artinya. Komitmen mengenai pemberian akses ini juga sangat penting agar ada solusi politik yang disepakati dan diterima semua pihak. Saya khawatir, dengan pemberian label kepada NLD, NUG sebagai kelompok teroris, maka Utusan Khusus tidak akan diberikan akses bertemu mereka," jelasnya.
Jokowi menegaskan Indonesia tetap konsisten jika tidak ada kemajuan signifikan implementasi lima poin konsensus, Myanmar hanya akan diwakili non-political level di pertemuan-pertemuan ASEAN.
Hal itu juga akan berlaku terkait rencana pelaksanaan retreat para Menteri Luar Negeri ASEAN dan juga untuk pertemuan-pertemuan lainnya. (OL-8)
Usai amnesti terhadap AP diberikan, WNI tersebut dideportasi ke luar Myanmar pada 19 Juli 2025 melalui Thailand sebelum tiba di tanah air.
LEBIH dari 500 orang terdiri dari warga sipil dan tentara Myanmar melarikan diri ke wilayah Thailand pada Sabtu (13/7) setelah terjadi serangan oleh kelompok etnis bersenjata.
ANGGOTA Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyatakan pemerintah tak perlu menggunakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) untuk membebaskan WNI selebgram yang ditahan di Myanmar.
Kemenlu tengah menangani kasus hukum yang menimpa seorang Warga Negara Indonesia (WNI) berinisial AP, yang ditangkap oleh otoritas Myanmar pada 20 Desember 2024.
KETUA DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk segera memberikan bantuan dan perlindungan kepada seorang selebgram asal Indonesia yang ditahan oleh otoritas Myanmar.
Abraham Sridjaja mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk membebaskan selebgran asal Indonesia yang ditahan oleh pemerintah Myanmar.
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masih harus menganalisis terlebih dulu laporan dugaan penjualan senjata oleh pemerintah Indonesia ke Myanmar.
JUNTA Myanmar dituding membahayakan nyawa pemimpin sipil yang dipenjara, Aung San Suu Kyi. Hal ini diungkapkan partai politik Suu Kyi.
SEKJEN PBB Antonio Guterres menyampaikan pihaknya mendukung penuh inisiatif kepresidenan ASEAN dan 5 poin konsensus untuk menuntaskan krisis di Myanmar.
MALAYSIA telah menyerukan agar KTT ASEAN bisa memberikan tindakan tegas terhadap para jenderal Myanmar.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang masih harus dilakukan ASEAN untuk membantu mengatasi krisis Myanmar.
KELOMPOK masyarakat sipil yang bekerja di Myanmar telah mengkritik Kepala Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Martin Griffiths atas kunjungannya ke negara tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved