PRESIDEN Joko Widodo menyayangkan kekerasan di Myanmar terus berlanjut pascakudeta yang terjadi di negara itu tahun lalu. Sikap militer Myanmar dinilai tidak menunjukkan komitmen untuk melaksanakan lima poin konsensus ASEAN.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi ketika berbicara via telepon dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, Jumat (21/1).
"Kekerasan masih terus berlanjut di Myanmar. Hal tersebut merupakan gestur yang tidak baik dan justru tidak menghormati upaya PM Hun Sen untuk mendorong penyelesaian isu Myanmar," ucap Jokowi melalui keterangan pers, Sabtu (22/1).
PM Hun Sen selaku Ketua ASEAN baru-baru ini melakukan lawatan ke Myanmar. Namun, militer Myanmar dipandang tidak menunjukkan komitmennya untuk menyelesaikan krisis.
Pasalnya, dua hari setelah kunjungan PM Hun Sen, mantan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi justru diberikan tambahan hukuman empat tahun.
Presiden Jokowi kembali menegaskan pentingnya implementasi lima butir konsensus ASEAN untuk menyelesaikan masalah Myanmar. Jokowi menegaskan pendekatan ASEAN terhadap Myanmar harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah disepakati bersama dalam konsensus.
"Pelaksanaan 5-Point Consensus seharusnya tidak digunakan untuk mendukung 5-Point Roadmap-nya Tatmadaw (militer Myanmar). Jangan sampai dikaitkan karena dapat dinilai sebagai bentuk dukungan ASEAN ke Militer Myanmar," ungkap Jokowi.
Jokowi juga menegaskan otoritas militer Myanmar harus memberikan akses terhadap Utusan Khusus Ketua ASEAN untuk bisa berkomunikasi segera dengan semua pihak di negara itu. Komunikasi sangat penting untuk membuka jalan dialog nasional yang inklusif.
"Akses kepada semua stakeholders sangat penting artinya. Komitmen mengenai pemberian akses ini juga sangat penting agar ada solusi politik yang disepakati dan diterima semua pihak. Saya khawatir, dengan pemberian label kepada NLD, NUG sebagai kelompok teroris, maka Utusan Khusus tidak akan diberikan akses bertemu mereka," jelasnya.
Jokowi menegaskan Indonesia tetap konsisten jika tidak ada kemajuan signifikan implementasi lima poin konsensus, Myanmar hanya akan diwakili non-political level di pertemuan-pertemuan ASEAN.
Hal itu juga akan berlaku terkait rencana pelaksanaan retreat para Menteri Luar Negeri ASEAN dan juga untuk pertemuan-pertemuan lainnya. (OL-8)
