AS Tunjuk Utusan untuk Bela Hak-Hak Perempuan Afghanistan

AMERIKA Serikat (AS), Rabu (29/12), menunjuk seorang utusan untuk membela hak-hak perempuan Afghanistan, meningkatkan upaya pada prioritas utama ketika Taliban meningkatkan pembatasan.

Rina Amiri, ahli mediasi AS kelahiran Afghanistan, yang bertugas di Departemen Luar Negeri di bawah mantan Presiden Barack Obama, akan mengambil peran sebagai utusan khusus untuk perempuan Afghanistan, anak perempuan, dan hak asasi manusia. Hal itu diumumkan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken.

Beberapa bulan setelah AS mengakhiri perang selama 20 tahun di Afghanistan, Blinken mengatakan Amiri akan membahas masalah-masalah yang sangat penting baginya dan seluruh pemerintahan Presiden Joe Biden.

Baca juga: Dewan Keamanan PBB Sepakati Resolusi Agar Bantuan Bisa Masuk Afghanistan

"Kami menginginkan Afghanistan yang damai, stabil dan aman, dengan semua warga Afghanistan dapat hidup dan berkembang dalam inklusivitas politik, ekonomi dan sosial," kata Blinken dalam sebuah pernyataan.

Sebelumnya, Taliban berjanji bertindak berbeda setelah pengambilalihan negara tersebut pada Agustus. Namun, banyak perempuan tetap dilarang kembali bekerja dan sebagian besar anak perempuan terputus dari sekolah menengah.

Pada Minggu (26/12), Taliban mengatakan perempuan tidak akan diizinkan melakukan perjalanan jarak jauh tanpa ada pendamping laki-laki.

Saat menulis di Twitter, sesaat sebelum pengangkatannya, Amiri bertanya, "Saya bertanya-tanya bagaimana orang-orang yang merehabilitasi Taliban dengan meyakinkan dunia bahwa mereka telah berevolusi menjelaskan kembalinya kebijakan regresif dan kejam Taliban terhadap perempuan."

Kelompok-kelompok perempuan Afghanistan terus menyuarakan, termasuk melalui aksi protes publik yang sporadis.

Saat ditanya tentang penunjukan Amiri, Mohammad Naeem, juru bicara kantor politik Imarah Islam Afghanistan, mengatakan kepada AFP, "Orang asing tidak bisa menyembuhkan luka rakyat kami. Jika mereka bisa, mereka akan melakukannya dalam 20 tahun ini".

Dia menolak menghubungkan bantuan dengan hak asasi manusia, dengan mengatakan, "Kami menginginkan bantuan tanpa syarat bagi rakyat kami sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kepentingan nasional kami". (AFP/OL-1)