Dewan Keamanan PBB Kutuk Pembantaian di Myanmar Oleh Junta Militer

DEWAN Keamanan PBB, pada Rabu, mengutuk pembantaian pekan lalu di Myanmar terhadap lebih dari 30 orang, termasuk dua staf Save the Children, yang disalahkan pada pasukan junta.

Pembunuhan itu terjadi pada Malam Natal di negara bagian Kayah, di mana pemberontak pro-Demokrasi memerangi militer, yang mengambil alih pemerintah dari pemerintahan yang dipilih secara demokratis pada Februari.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Rabu malam, anggota Dewan Keamanan menekankan perlunya memastikan akuntabilitas atas tindakan tersebut.

Mereka juga menyerukan penghentian segera semua kekerasan dan menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia dan memastikan keselamatan warga sipil.

Pernyataan itu mengatakan setidaknya 35 orang, termasuk empat anak dan dua staf badan amal Save the Children, tewas dalam serangan itu.

Dewan Keamanan juga menekankan perlunya akses kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan ke semua orang yang membutuhkan, dan untuk perlindungan penuh, keselamatan dan keamanan personel kemanusiaan dan medis.

Pejuang anti-junta mengatakan mereka telah menemukan lebih dari 30 mayat terbakar, termasuk perempuan dan anak-anak, di jalan raya di negara bagian Kayah setelah serangan itu.

Dua karyawan Save the Children telah hilang dan kelompok hak asasi manusia mengonfirmasi pada Selasa bahwa mereka termasuk di antara yang tewas.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta pada Februari, dengan lebih dari 1.300 orang tewas dalam tindakan keras oleh pasukan keamanan, menurut kelompok pemantau lokal.

Pasukan Pertahanan Rakyat yang memproklamirkan diri telah bermunculan di seluruh negeri untuk melawan junta, dan menarik militer ke dalam kebuntuan berdarah bentrokan dan pembalasan.

Setelah serangan itu, Washington kembali menyerukan embargo senjata terhadap junta.

Negara-negara Barat telah lama membatasi senjata untuk militer Myanmar, yang bahkan selama transisi demokrasi pra-kudeta menghadapi tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan untuk kampanye berdarah terhadap minoritas Rohingya.

Majelis Umum PBB memberikan suara pada Juni untuk mencegah pengiriman senjata ke Myanmar, tetapi tindakan itu simbolis karena tidak diambil alih oleh Dewan Keamanan yang lebih berkuasa.

Tiongkok dan Rusia, yang memegang hak veto di Dewan Keamanan, serta tetangganya India, adalah pemasok senjata utama ke Myanmar. (AFP/OL-13)

Baca Juga: WHO Peringatkan Tsunami Kasus Covid-19 akibat Varian Omikron dan Delta