Pimpinan ASEAN Sepakat Pertahankan Lima Poin Kesepakatan untuk Selesaikan Krisis Myanmar

HARI pertama pertemuan para pemimpin ASEAN dalam puncak KTT ke-43 ASEAN selesai dilaksanakan di Jakarta, Selasa (5/9). Pada hari pertama, terdapat rangkaian pertemuan yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni Sesi Pleno ASEAN Summit ke-43, pembukaan ASEAN Indo-Pasifik Forum (AIPF), dan sesi retreat.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan dalam sesi pleno, para pimpinan ASEAN mengadopsi 11 dokumen. Pertama, ujarnya, mengenai penyusunan ASEAN Concord IV yang menjadi fondasi untuk penyusunan misi masyarakat ASEAN 2045. Poin kedua, sambung Menlu, terkait ASEAN Matters, para pimpinan ASEAN sepakat mengadopsi ASEAN Human Right Dialog. Indonesia, terang Menlu, sebagai Ketua ASEAN 2023 berkomitmen memajukan, mempromosikan, serta proteksi HAM.

"Oleh karena itu kita ingin agar dialog HAM asean dilakukan secara reguler dan ini diadopsi oleh para leaders (pemimpin)," ucap Menlu pada media seusai sesi retreat.

Baca juga : OECD Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi ASEAN, OJK: RI Tetap Jadi Penopang

Adapun 9 dokumen lain yang diadopsi, imbuh Menlu, berkaitan dengan Epicentrum of Growth atau keinginan Indonesia agar ASEAN bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan dan global. Sembilan poin itu antara lain partisipasi secara inklusif dalam pembangunan, lalu pentingnya pendidikan sejak dini, kesetaraan gender dan pembangunan keluarga, masalah perubahan iklim, keamanan pangan, ekonomi digital dan ekonomi biru.

Baca juga : Presiden Jokowi Sampaikan 3 Agenda Utama ASEAN Indo-Pasific Forum

"Blue economy framework (kerangka kerja ekonomi biru) ini juga merupakan hal yang baru. Jadi ada pengakuan bahwa blue economy merupakan sumber baru dari pembangunan berkelanjutan. Selain blue economic framework, tahun ini Indonesia juga mengembangkan agenda maritim," tutur Menlu.

Menlu juga menjabarkan hasil dari retreat. Salah satu isu yang dibahas, terang Menlu, mengenai krisis kemanusiaan di Myanmar. Para pemimpin ASEAN, terang Menlu, menilai tidak ada kemajuan yang signifikan dalam implementasi Five Point Consensus atau lima poin kesepakatan ASEAN untuk mengakhiri krisis Myanmar. Lima Poin Kesepakatan ini sudah dibuat sejak KTT ke-40 dan ke-41 ASEAN.

"Semua memahami situasi yang sangat pelik, complicated dan tidak mudah untuk diselesaikan dan semua pemimpin tadi sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Indonesia," tutur Menlu.

Menlu mengatakan Presiden Joko Widodo selama 9 bulan terakhir mendorong adanya pembicaraan atau engagement dengan para pemangku kepentingan untuk membahas penyelesaian krisis Myanmar. Menurut Menlu, Indonesia telah melakukan 145 engagement.

"Ini adalah engagement yang paling banyak dan paling intensif yang pernah dilakukan oleh ASEAN," ungkap Menlu.

Meskipun tidak ada perkembangan signifikan dalam implementasi Lima Poin Kesepakatan tersebut, Menlu menyampaikan para pemimpin ASEAN memutuskan tetap menjadi itu rujukan utama penyelesaian krisis di Myanmar. ASEAN mendesak penghentian kekerasan, melanjutkan pembicaraan dengan para stakeholders, serta sepakat membentuk troika atau kepemimpinan selanjutnya untuk keberlanjutan penanganan isu terkait Myanmar.

"Karena semua paham bahwa tidak bisa dalam satu tahun situasi ini (krisis di Myanmar) akan berubah dan karena komitmen ASEAN untuk terus membantu rakyat Myanmar maka disepakati pembentukan troika," papar Menlu.

Ia menambahkan bahwa keterwakilan nonpolitis Myanmar dalam ASEAN tetap dipertahankan. Lalu, keketuaan ASEAN pada 2026 akan dipegang oleh Filipina. Menlu menekankan ASEAN berkomitmen untuk melanjutkan bantuan kemanusiaan bagi Myanmar.

"Dalam pertemuan tadi, para pemimpin juga sangat mengapresiasi upaya ketua Indonesia dalam meningkatkan atau melanjutkan humanitarian assistance," terangnya. (Z-8)