Utusan Khusus PBB Serukan Gencatan Senjata di Myanmar

UTUSAN khusus PBB yang baru untuk Myanmar, Noeleen Heyzer, pada Senin (28/12), menyatakan keprihatinan tentang meningkatnya kekerasan di Myanmar dan menyerukan gencatan senjata pada tahun baru untuk memfasilitasi bantuan kemanusiaan.

Dalam pernyataan resmi pertamanya sejak menjabat dua minggu lalu, Heyzer menyerukan penghentian permusuhan di seluruh Myanmar.

Dia mendesak semua pihak untuk bertindak demi kepentingan bangsa yang lebih besar dan untuk sepenuhnya menghormati kewajiban mereka di bawah hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional untuk melindungi warga sipil.

Heyzer juga memastikan pergerakan bebas menuju keselamatan bila diperlukan, dan memungkinkan bantuan kemanusiaan diberikan kepada mereka yang membutuhkan, termasuk mereka yang terpaksa melarikan diri dari kekerasan.

Pernyataannya itu muncul setelah akhir pekan Natal yang sangat mematikan ketika militer Myanmar mengintensifkan tindakan kerasnya terhadap orang-orang yang menentang kudeta pada Februari.

Pada Sabtu (25/12), lebih dari 30 mayat hangus ditemukan di negara bagian Kayah, di mana kelompok-kelompok bersenjata telah memerangi pasukan junta.

Media lokal dan kelompok hak asasi manusia mengatakan bahwa anak-anak, perempuan dan orang tua yang melarikan diri dari konflik termasuk di antara mereka yang ditahan dan dibunuh.

Organisasi bantuan internasional Save the Children mengatakan dua stafnya hilang setelah terjebak dalam insiden tersebut. Kendaraan pribadi mereka telah diserang dan dibakar.

Kepala urusan kemanusiaan PBB Martin Griffiths pada Minggu mengutuk insiden yang menyedihkan itu dan mendesak penyelidikan yang cepat.

Di negara bagian Kayin, pertempuran antara militer Myanmar dan gerilyawan etnis Karen menyebabkan ribuan penduduk desa melarikan diri melintasi perbatasan ke Thailand selama seminggu terakhir.

Eksodus tersebut mendorong kelompok-kelompok bantuan kemanusiaan untuk mendesak Thailand untuk tetap membuka perbatasannya bagi mereka yang mencari perlindungan dan membiarkan kelompok-kelompok bantuan membantu mereka yang membutuhkan.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Thailand Tanee Sangrat, pada Senin (28/12), mengatakan bahwa pemerintah bekerja sama dengan badan pengungsi PBB untuk berbagi penilaian dan perencanaan jika diperlukan, jika pihak berwenang Thailand tidak dapat mengelola situasi tersebut sendiri.

"Saat ini, berbagai perlindungan dan kebutuhan lainnya sedang dipenuhi oleh satgas antar-lembaga kami dan kami akan terus memantau situasi yang bergejolak di sepanjang perbatasan kami, untuk mengatasi sejumlah kekhawatiran di sana, mulai dari covid-19 hingga perdagangan manusia hingga masalah kemanusiaan seperti ini," katanya.

Dalam pernyataannya pada Senin (28/12), Heyzer mencatat bahwa kekerasan yang berkembang di Myanmar telah membuat ratusan ribu warga sipil mengungsi, termasuk perempuan dan anak-anak.

Banyak pengungsi mencari perlindungan melintasi perbatasan untuk perlindungan dan bantuan, sementara banyak lagi yang terjebak di dalam negeri.

Dia menambahkan bahwa dia telah secara aktif berkonsultasi dengan semua pemangku kepentingan dengan maksud untuk mendukung proses yang dipimpin Myanmar dan akan terus fokus pada memobilisasi dukungan internasional yang koheren berdasarkan persatuan regional.

Junta yang dipimpin oleh panglima militer Min Aung Hlaing mengklaim bahwa pemilihan umum tahun lalu yang dimenangkan oleh Partai Liga Nasional untuk Demokrasi dinodai oleh kecurangan besar-besaran. (Straits Times/Nur/OL-09)