Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
KEPRESIDENAN Palestina, Rabu (22/12), mengutuk dan menolak pernyataan pimpinan United List, Mansour Abbas, seorang anggota parlemen Arab di parlemen Israel. Ia meminta rakyat Palestina untuk mengakui Israel sebagai negara Yahudi.
"Pernyataan tidak bertanggung jawab seperti itu konsisten dengan seruan para ekstremis di Israel untuk mengusir orang-orang Palestina dan merusak status Masjid Suci Al-Aqsa dan sejarah rakyat Palestina selama berabad-abad," kata kepresidenan dalam suatu pernyataan dilansir dari kantor berita Palestina, Wafa.
Kepresidenan menekankan bahwa Mansour Abbas, dengan pernyataan seperti itu, hanya mewakili dirinya sendiri dan tidak mewakili rakyat Palestina di rumah dan di mana pun di dunia. Ia mengutuk pernyataan-pernyataan yang dinilai melanggar agama, sejarah, dan warisan Palestina sejak awal sejarah.
Kepresidenan menekankan bahwa sangat disayangkan bahwa Mansour Abbas, bukannya berpihak pada hak-hak rakyatnya, menjadi bagian dari skema yang mempromosikan proyek kolonial Zionis. "Alih-alih mengutuk pemukiman, pembunuhan, dan pemindahan yang dilakukan oleh pendudukan, serta rencana ekstremis Israel untuk mengosongkan tanah Palestina, kita melihatnya hari ini menggemakan kebohongan yang diadvokasi oleh gerakan Zionis yang tidak ada hubungannya dengan sejarah."
Baca juga: Israel Tolak Tuduhan Ada Kelompok Radikal Usir Umat Kristen
"Kami juga mengutuk kebisuannya yang tidak biasa dan mencurigakan tentang penodaan pemukim terhadap halaman Masjid Al-Aqsa dan kebisuannya yang memalukan selama pertempuran atas Jerusalem dan tempat-tempat sucinya serta upaya Presiden Mahmoud Abbas untuk menghadapi dan menghancurkan kesepakatan abad ini dan mencegah penjualan Yerusalem."
Kepresidenan menganggap pernyataan itu sebagai terjemahan literal tercela dari Hukum Kebangsaan yang dikeluarkan oleh kalangan ekstremis dan rasis di Israel. (OL-14)
PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) terpaksa memangkas secara signifikan rencana bantuan kemanusiaan global untuk 2025. Soalnya, pasokan dana mengalami penurunan.
KEPALA Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Volker Turk mengecam keras tindakan militer Israel di Jalur Gaza yang terus dilanda kekerasan.
MESKIPUN menghadapi penangkapan, deportasi, dan konfrontasi dengan aparat keamanan Mesir, sejumlah peserta Global March to Gaza atau Konvoi Global ke Gaza tetap bersikeras bertahan di Kairo.
AKTIVIS pro-Palestina yang berkumpul dengan tujuan mematahkan blokade Israel terhadap Gaza mundur ke Misrata di Libia barat setelah diblokade oleh pihak berwenang di wilayah timur negara itu.
PULUHAN ribu orang berpakaian merah berbaris melalui jalan-jalan di Den Haag dan di Brussels untuk menuntut lebih banyak tindakan pemerintah mereka terhadap genosida di Gaza.
ENTITAS baru yang didukung Amerika Serikat dan Israel untuk memberi bantuan pangan di Jalur Gaza, Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF), ternyata menimbulkan banyak masalah dan tanda tanya.
MENTERI Pertahanan Israel, Israel Katz, pada Rabu (11/6) meminta Mesir untuk mencegah para aktivis mencapai perbatasan Mesir dengan Jalur Gaza dan memasuki wilayah Palestina.
SEBANYAK 12 aktivis di kapal Madleen gagal menembus blokade Israel. Namun gerakan itu membakar ribuan aktivis lain sedunia untuk meluncurkan Konvoi Global ke Gaza.
YAYASAN Kemanusiaan Gaza (GHF) yang mendapat dukungan dari Amerika Serikat mengumumkan bahwa mereka tidak akan menyalurkan bantuan pada Rabu (4/6).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved