Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menegaskan kembali komitmen Indonesia dalam mendukung perjuangan Palestina menjadi negara yang merdeka, berdaulat penuh, dan dapat menentukan nasibnya sendiri dengan Jerusalem Timur sebagai ibu kota negara.
Penegasan tersebut disampaikan saat melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Palestina Mohammad Ibrahim Shtayyeh di sela-sela pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pemimpin Dunia COP26, di Scottish Event Campus, Glasgow, Skotlandia, Senin atau Selasa WIB (2/11).
Dalam kesempatan tersebut, kepala negara menyampaikan sejumlah hal yang menjadi perhatian Tanah Air terkait Palestina.
Pertama, Indonesia sangat prihatin dan mengecam berbagai pelanggaran yang terus dilakukan Israel. Ia pun mengusulkan pembentukan misi internasional yang bisa berperan sebagai mata dan telinga bagi dunia atas berbagai insiden yang terjadi di Jerusalem.
"Indonesia dalam berbagai kesempatan mengusulkan pembentukan misi internasional di Jerusalem. Ini dilakukan guna memastikan keamanan dan keselamatan warga di wilayah pendudukan dan terjaganya status Jerusalem sebagai kota suci untuk tiga agama," ungkap Jokowi sapaan Presiden Indonesia.
Kedua, Indonesia mendorong negosiasi multilateral yang kredibel.
Indonesia siap mendorong Kuartet Internasional untuk memulai kembali negosiasi perdamaian sesuai parameter internasional guna mencapai solusi dua negara yang dapat hidup berdampingan secara damai.
"Saya pastikan bahwa Indonesia tetap dan terus mendukung perjuangan Palestina di berbagai forum Internasional seperti PBB, OKI dan GNB," ucap mantan wali kota Solo itu.
Ketiga, persatuan Palestina turut menjadi perhatian Indonesia dan menjadi sangat penting bagi perjuangan Palestina.
Sebagaimana diketahui, faksi-faksi internal Palestina sangat sulit untuk melakukan rekonsiliasi.
Berbagai perjanjian yang dilakukan belum berhasil merukunkan dua pihak berseteru yaitu Fatah dan Hamas. (OL-13)
Baca Juga: Jokowi Ingin Kerja Sama di Sektor Ekonomi Hijau dengan Inggris
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
SEMANGAT kemerdekaan Indonesia selalu identik dengan kebebasan, termasuk kebebasan dalam memilih gaya hidup yang lebih modern, efisien, dan ramah lingkungan.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menghadirkan gebrakan berbeda dalam Karnaval Kemerdekaan HUT ke-80 Republik Indonesia.
Dengan pembaruan pendidikan, tokoh terdidik seperti Soekarno dan Sutan Sjahrir lahir dan menjadi pelita bagi masyarakatnya.
Dengan mengangkat karya intelektual, dialog kebangsaan, serta semangat persatuan, acara ini diharapkan menjadi kontribusi nyata dalam membangun Indonesia.
Gebyar Kemerdekaan merupakan agenda tahunan Peradi Jakbar yang juga sebagai ajang silaturahim
Dalam pidatonya, Wakil Ketua Golkar DKI Ashraf Ali menegaskan bahwa perjuangan para pahlawan harus diteruskan dengan cara yang relevan di era modern ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved