Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Australia Scott Morrison di sela-sela kunjungan di Roma, Italia, untuk menghadiri KTT G20. Kedua pemimpin bertemu di Hotel Splendide Royal, Sabtu (30/10), membahas tiga hal yakni vaksinasi covid-19, pemulihan ekonomi, hingga isu perubahan iklim.
Presiden Jokowi menyampaikan apresiasinya atas kerja sama Indonesia dan Australia. Dalam penanganan covid-19, Presiden menyambut baik dukungan vaksin covid-19 dari Australia. "Untuk hubungan bilateral saya senang melihat kemajuan yang terus terjadi. Pertama, saya sampaikan apresiasi atas dukungan vaksin Australia untuk Indonesia, 1,2 juta dosis vaksin telah tiba minggu lalu dan kami sambut baik rencana kedatangan 10,5 juta dosis vaksin," ucap Jokowi.
Presiden mengatakan saat ini kondisi penanganan covid-19 di Indonesia sudah sangat membaik. Tingkat kasus positif atau positivity rate di Indonesia sudah mencapai di bawah 1%. Kemudian, lebih 185 juta vaksin telah disuntikkan. "Tidak kalah pentingnya protokol kesehatan masih terus kamj jaga," imbuhnya.
Kepada PM Morrison, Jokowi mengajak Australia untuk mulai memikirkan pemulihan ekonomi termasuk di sektor pariwisata mengingat tren penanganan covid-19 di Indonesia yang membaik. Karena itu, Jokowi mengusulkan pembentukan vaccinated travel lane (VTL) Indonesia dan Australia dan kerja sama saling pengakuan sertifikat vaksin. "Saya paham dua Menteri Luar Negeri sudah mulai mengomunikasikan kemungkinan kerja sama itu. Mudah-mudahan VTL dan pengakuan sertifikat vaksin dapat segera diselesaikan. Saya yakin ini akan mendorong percepatan pemulihan ekonomi, tentu dengan aman," ujar mantan Wali Kota Solo itu.
Presiden Jokowi juga ingin agar Indonesia dan Australia dapat terus bekerja sama dalan pembangunan ekonomi hijau dan transisi energi. Menurut Presiden, isu teknologi dengan harga terjangkau dan investasi memegang peran penting bagi keberhasilan transformasi ekonomi.
"Oleh karena itu saya sambut baik Joint Statement on Cooperation on the Green Economy and Energy Transition. Kerja sama yang termuat dalam joint statement ini sejalan dengan semangat presidensi G20 Indonesia di 2022," ucapnya.
Di masa presidensi G20 Indonesia nantinya, Jokowi ingin mendorong sejumlah kerja sama konkret di beberapa sektor utama yakni digital, transisi energi, dan inklusi keuangan. Di sektor digital, Jokowi ingin memastikan transisi digital yang inklusif bagi pertumbuhan dan pembangunan. Di sektor transisi energi, ujar Jokowi, G20 harus dapat memastikan ketersediaan teknologi rendah karbon dengan harga terjangkau sehingga transisi energi dapat dilakukan oleh semua negara.
Sementara di sektor inklusi keuangan, secara khusus Presiden menekankan soal UMKM dan perempuan. "Saya harap dukungan kuat Australia bagi ketiga usulan Indonesia tersebut. Saya juga berharap untuk dapat menyambut Yang Mulia secara pribadi tahun depan saat KTT kami di Bali 30-31 Oktober 2022," ungkapnya.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam pertemuan bilateral tersebut yaitu Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menlu Retno Marsudi. (OL-8)
AGENDA puncak G20 yang akan digelar di Johannesburg, Afrika Selatan, pada 22-23 November mendatang akan dibagi menjadi tiga sesi utama.
Ramaphosa mengatakan tahun ini Afrika Selatan mendapat kehormatan memegang presidensi G20.
Film G20 yang dibintangi oleh Viola Davis akan tayang di Prime Video pada 10 April.
DEKLARASI bersama para pemimpin Kelompok 20 (G20) pada pertemuan puncak tahunan mereka dinilai tidak memenuhi harapan dan mengecewakan.
DALAM KTT G20 ke-19 yang berlangsung di Rio de Janeiro, Brasil, para pemimpin dari 20 negara ekonomi teratas dunia menyerukan empat tema besar.
Biden secara khusus menyoroti perlunya para pemimpin dunia untuk mengumpulkan modal swasta guna menghadapi tantangan.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved