Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo berharap besar kepada Rusia untuk dapat membantu ASEAN mencegah munculnya ketegangan di Indo-Pasifik.
Sebagaimana diketahui, beberapa negara dengan kekuatan besar tengah berupaya memberi pengaruh di kawasan dengan menunjukkan kekuatan masing-masing. Australia bekerja sama dengan Inggris, dan Amerika Serikat mengembangkan armada kapal selam bertenaga nuklir dengan kemampuan jelajah bawah laut tanpa batas dan sulit terdeteksi.
Di sisi lain, Tiongkok baru-baru ini juga meluncurkan Fractional Orbital Bombardment System (FOBS), senjata termonuklir yang menempuh perjalanan jauh. Aktivitas tersebut jelas memicu rivalitas dan membuat kondisi di Indo-Pasifik menjadi tidak stabil.
"Ini sudah mengarah pada 'arms race' dan 'power projection'. Jika tren ini dibiarkan, peluang terjadinya proxy sangat besar. Ini harus kita cegah dan hindari. Tidak ada di antara kita yang ingin melihat situasi ini terus berkepanjangan. Saya percaya, kemitraan strategis ASEAN-Rusia dapat mencegah tren ini,” ujar Jokowi pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-4 ASEAN-Rusia secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (28/10).
Kepala negara mengungkapkan kemitraan ASEAN-Rusia yang telah terjalin lama bisa menjadi penyangga stabilitas keamanan dan perdamaian. Rusia selama ini juga mendukung penuh sentralitas ASEAN dan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific.
"ASEAN-Rusia harus terus menjadi 'positive force' dan penyangga stabilitas, dan perdamaian di kawasan,” lanjutnya.
Menurut Jokowi, kemitraan konkret yang dijalankan akan menumbuhkan kebiasaan kerja sama yang akhirnya menghilangkan budaya persaingan di kawasan. Srategic trust antarnegara juga akan semakin tebal. (OL-8)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Anwar Ibrahim menegaskan bahwa kondisi kesehatannya berangsur membaik dan ia menyampaikan apresiasi kepada masyarakat atas perhatian dan doa yang diberikan.
Sejak kembali ke Gedung Putih, Presiden Donald Trump telah menjadikan mineral tanah jarang sebagai salah satu prioritas utamanya, yang menjadi poin penting dalam perang dagang AS-Tiongkok.
Menlu meminta agar tidak ada pihak yang berspekulasi bahwa Presiden Prabowo pulang lebih awal karena kesalahan penyebutan nama.
Presiden Prabowo Subianto menyerukan penguatan kerja sama konkret di kawasan dengan meningkatkan cadangan beras darurat ASEAN Plus Three
Presiden Prabowo menyatakan pentingnya penguatan kemitraan ASEAN dengan Republik Korea (ROK) dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.
Prabowo menekankan pentingnya memperkuat integrasi regional, diversifikasi perdagangan, dan jaring pengaman keuangan sebagai inti dari agenda APT.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved