Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
PEMIMPIN junta Myanmar, pada Senin (18/10), mengumumkan akan melakukan pembebasan lebih dari 5.000 orang yang dipenjara karena memprotes kudeta pada Februari 2021.
Ada kekacauan di Myanmar sejak kudeta, dengan lebih dari 1.100 warga sipil tewas dalam tindakan keras berdarah terhadap perbedaan pendapat dan lebih dari 8.000 ditangkap, menurut kelompok pemantau lokal.
Lebih dari 7.300 saat ini berada di balik jeruji besi, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik.
Pemimpin Junta Min Aung Hlaing mengatakan total 5.636 tahanan akan dibebaskan untuk menandai festival Thadingyut nanti pada Oktober 2021.
Pengumuman itu muncul setelah keputusan ASEAN untuk mengecualikan Min Aung Hlaing dari KTT blok 10 negara tersebut yang akan datang atas komitmen pemerintahannya untuk meredakan krisis berdarah.
Jenderal Min Aung Hlaing tidak memberikan rincian tentang siapa yang akan dimasukkan dalam daftar tersebut dan otoritas penjara tidak menanggapi permintaan komentar dari AFP.
Pihak berwenang Myanmar membebaskan lebih dari 2.000 pengunjuk rasa anti-kudeta dari penjara di seluruh negeri pada Juni, termasuk wartawan yang kritis terhadap pemerintah militer.
Mereka yang masih ditahan termasuk jurnalis Amerika Danny Fenster, yang telah ditahan sejak ditangkap pada 24 Mei.
Dikatakan Min Aung Hlaing, lebih dari 1.300 dari mereka yang akan dibebaskan akan dibebaskan dengan syarat mereka menandatangani perjanjian yang berjanji untuk tidak melakukan pelanggaran kembali.
"(Perjanjian semacam itu) Pada dasarnya merupakan bentuk pembebasan bersyarat yang memerlukan pengawasan mengancam secara konstan," kata David Mathieson, seorang analis yang sebelumnya berbasis di Myanmar, kepada AFP. (AFP/Nur/OL-09)
Prabowo menegaskan bahwa Indonesia mendukung penuh upaya ASEAN dalam mencari solusi damai atas konflik internal di Myanmar serta ketegangan bersenjata antara Thailand dan Kamboja
Usai amnesti terhadap AP diberikan, WNI tersebut dideportasi ke luar Myanmar pada 19 Juli 2025 melalui Thailand sebelum tiba di tanah air.
LEBIH dari 500 orang terdiri dari warga sipil dan tentara Myanmar melarikan diri ke wilayah Thailand pada Sabtu (13/7) setelah terjadi serangan oleh kelompok etnis bersenjata.
ANGGOTA Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyatakan pemerintah tak perlu menggunakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) untuk membebaskan WNI selebgram yang ditahan di Myanmar.
Kemenlu tengah menangani kasus hukum yang menimpa seorang Warga Negara Indonesia (WNI) berinisial AP, yang ditangkap oleh otoritas Myanmar pada 20 Desember 2024.
KETUA DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk segera memberikan bantuan dan perlindungan kepada seorang selebgram asal Indonesia yang ditahan oleh otoritas Myanmar.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyinggung soal munculnya fenomena Negara Konoha, Indonesia Gelap, hingga bendera One Piece dalam kehidupan berdemokrasi saat sidang tahunan MPR
GEJALA kemunduran demokrasi di Indonesia dinilai semakin nyata dan mengkhawatirkan. Tanda menguatnya pola kekuasaan ala Orde Baru berpotensi menyeret ke otoritarianisme
Kritik masyarakat, termasuk melalui pengibaran bendera One Piece, sepatutnya dianggap sebagai bentuk kontrol publik terhadap pemerintah
SEKJEN Partai Gerindra Sugiono merespons usulan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2023 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal seperti kotak pandora.
Ketika masyarakat adat ditinggalkan dan tidak diakui, demokrasi akan menurun
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved