KTT ASEAN yang digelar bulan ini akan mengundang perwakilan non-politik dari Myanmar, mengesampingkan pemimpin junta militer.
Keputusan Menteri Luar Negeri dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dalam pertemuan darurat yang digelar pada Jumat (15/10) malam, menandai pergeseran blok tersebut, yang secara tradisional menyukai kebijakan keterlibatan dan non-intervensi.
Pertemuan itu diadakan untuk mengatasi kegagalan junta Myanmar, yang merebut kekuasaan pada Februari, untuk mematuhi peta jalan perdamaian yang telah disepakati dengan ASEAN pada April yang bertujuan untuk mengatasi dampak kudeta yang dipimpin oleh Min Aung Hlaing.
Tekanan internasional telah membangun ASEAN untuk mengambil posisi yang lebih keras atas kegagalan Myanmar untuk mengambil langkah-langkah yang disepakati guna mengakhiri kekerasan, mengizinkan akses kemanusiaan dan memulai dialog dengan lawan-lawannya.
Lebih dari 1.000 warga sipil telah dibunuh oleh pasukan keamanan Myanmar dan ribuan ditangkap, menurut PBB, di tengah tindakan keras terhadap pemogokan dan protes yang telah menggelincirkan demokrasi tentatif negara itu dan memicu kecaman internasional.
Baca juga: Menkominfo Pastikan Ada Sanksi Tegas bagi Pelanggar Karantina
Dalam sebuah pernyataan, Brunei yang menjadi ketua ASEAN saat ini, mengatakan seorang tokoh non-politik dari Myanmar akan diundang ke KTT 26-28 Oktober, setelah tidak ada konsensus yang dicapai untuk menghadirkan perwakilan politik.
"Karena tidak ada kemajuan yang memadai, serta kekhawatiran atas komitmen Myanmar, khususnya dalam membangun dialog konstruktif di antara semua pihak terkait, beberapa negara anggota ASEAN merekomendasikan agar ASEAN memberi ruang kepada Myanmar untuk memulihkan urusan dalam negerinya dan kembali normal,” kata Brunei Darussalam pada Sabtu (16/10).
Pernyataan itu tidak menyebut Jenderal Min Aung Hlaing atau menyebut tokoh non-politik yang akan diundang menggantikannya.
Brunei mengatakan beberapa negara anggota telah menerima permintaan dari Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar, yang dibentuk oleh penentang junta, untuk menghadiri KTT tersebut.
Para Menteri Luar Negeri dalam pertemuan Jumat menekankan pentingnya memberi utusan ASEAN untuk Myanmar, Erywan Yusof, akses ke semua pihak terkait, kata Brunei.
Kunjungan yang telah lama direncanakan oleh utusan ke Myanmar telah tertunda dalam beberapa pekan terakhir, dengan Erywan bersikeras untuk bertemu dengan semua pihak, termasuk pemimpin terguling Aung San Suu Kyi, yang ditahan atas berbagai tuduhan sejak kudeta.
Juru bicara Junta Zaw Min Tun mengatakan minggu ini Erywan akan diterima di negara itu tetapi tidak akan diizinkan untuk bertemu dengan Suu Kyi karena dia didakwa melakukan kejahatan. (Straitstimes/OL-4)
