MENTERI Luar Negeri (Menlu) Jerman Heiko Maas, pada Kamis (2/9), mengatakan negara tersebut siap untuk melanjutkan kehadiran diplomatik di Kabul jika Taliban memenuhi persyaratan tertentu.
Sementara itu, Prancis mengatakan mereka belum melihat sinyal positif bahwa kelompok itu telah berubah.
"Kami ingin melihat pemerintahan yang inklusif (di Kabul), penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perempuan yang mendasar - dan Afghanistan tidak boleh lagi menjadi tempat berkembang biak bagi terorisme internasional," kata Maas kepada wartawan di Slovenia.
Di Slovenia, Maas bertemu dengan rekan-rekan Uni Eropa untuk membahas Afghanistan menyusul berakhirnya misi internasional di sana dan pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban atas negara tersebut.
"Jika persyaratan itu dipenuhi, dan situasi keamanan memungkinkan, kami siap untuk melanjutkan kehadiran diplomatik di Kabul," katanya.
Tidak seperti Rusia dan Tiongkok, Uni Eropa dan sebagian besar negara Barat telah menutup kedutaan mereka di Kabul, untuk mengurangi kesempatan mereka untuk secara langsung mempengaruhi pemerintah baru mana pun.
Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mengatakan kepada surat kabar Le Figaro bahwa Paris akan menilai Taliban apakah mereka mengizinkan orang meninggalkan negara itu, memungkinkan akses bantuan kemanusiaan, memutuskan hubungan dengan semua organisasi teroris, dan menghormati hak asasi manusia, terutama bagi perempuan.
"Untuk saat ini kami tidak memiliki tanda-tanda bahwa mereka mengambil arah ini," kata Le Drian.
Para menteri luar negeri tersebut mengikuti jejak para menteri pertahanan Uni Eropa, yang bertemu pada hari sebelumnya untuk melakukan pembicaraan yang juga berfokus pada cara-cara untuk mencegah krisis serupa agar tidak lepas kendali di masa depan. (CNA/Nur/OL-09)
