Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Filipina Rodrigo Duterte menyatakan bakal mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada tahun depan. Duterte yang terpilih pada 2016 lalu, telah dilarang konstitusi untuk mencalonkan diri lagi.
Sebelumnya, Duterte menandai kemungkinan untuk memperebutkan jabatan tertinggi kedua di Filipina. "Saya akan mencalonkan diri sebagai wakil presiden," ujar Duterte dalam sebuah rekaman pidato.
Baca juga: Duterte Ancam Bakal Penjarakan Penolak Vaksin
Deklarasi tersebut membenarkan pengumuman sebelumnya oleh partainya, yakni PDP-Laban, bahwa Duterte sepakat untuk memperebutkan posisi penting tersebut. "Saya akan melanjutkan perang. Saya khawatir dengan narkoba, pemberontakan, lalu kriminalitas," pungkasnya.
"Saya mungkin tidak memiliki wewenang untuk memberikan arahan atau instruksi, tetapi saya dapat menyampaikan pandangan di depan umum," tambahnya.
Sejak mengambil alih kekuasaan, Duterte melancarkan kampanye berdarah terhadap pengguna dan pengedar narkoba. Menurut pegiat HAM, kebijakan Duterte telah menewaskan puluhan ribu orang.
Baca juga: Mantan Presiden Filipina Benigno Aquino III Meninggal Dunia
Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) berusaha untuk meluncurkan penyelidikan menyeluruh atas tindakan pembunuhan tersebut. PDP-Laban diperkirakan mendukung Senator Christopher Lawrence "Bong" Go, untuk menjadi calon presiden pada tahun depan.
Adapun putri Duterte, yakni Sara, juga disinyalir mau mencalonkan diri sebagai presiden. Sebelumnya, Mahkamah Agung memutuskan bahwa presiden yang menjabat memiliki kekebalan hukum. Namun, ada perdebatan terkait potensi perluasan perlindungan hukum tersebut ke wakil presiden.(AFP/OL-11)
Kemenkumham Imigrasi sesuaikan jam layanan selama Ramadan 1447 H. Simak jadwal buka paspor, UKK, dan immigration lounge di seluruh Indonesia.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily membuka P3N Angkatan ke-27 dengan harapan melahirkan pemimpin nasional berintegritas dan berwawasan kebangsaan.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved