Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
PRESIDEN Filipina Rodrigo Duterte menyatakan bakal mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada tahun depan. Duterte yang terpilih pada 2016 lalu, telah dilarang konstitusi untuk mencalonkan diri lagi.
Sebelumnya, Duterte menandai kemungkinan untuk memperebutkan jabatan tertinggi kedua di Filipina. "Saya akan mencalonkan diri sebagai wakil presiden," ujar Duterte dalam sebuah rekaman pidato.
Baca juga: Duterte Ancam Bakal Penjarakan Penolak Vaksin
Deklarasi tersebut membenarkan pengumuman sebelumnya oleh partainya, yakni PDP-Laban, bahwa Duterte sepakat untuk memperebutkan posisi penting tersebut. "Saya akan melanjutkan perang. Saya khawatir dengan narkoba, pemberontakan, lalu kriminalitas," pungkasnya.
"Saya mungkin tidak memiliki wewenang untuk memberikan arahan atau instruksi, tetapi saya dapat menyampaikan pandangan di depan umum," tambahnya.
Sejak mengambil alih kekuasaan, Duterte melancarkan kampanye berdarah terhadap pengguna dan pengedar narkoba. Menurut pegiat HAM, kebijakan Duterte telah menewaskan puluhan ribu orang.
Baca juga: Mantan Presiden Filipina Benigno Aquino III Meninggal Dunia
Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) berusaha untuk meluncurkan penyelidikan menyeluruh atas tindakan pembunuhan tersebut. PDP-Laban diperkirakan mendukung Senator Christopher Lawrence "Bong" Go, untuk menjadi calon presiden pada tahun depan.
Adapun putri Duterte, yakni Sara, juga disinyalir mau mencalonkan diri sebagai presiden. Sebelumnya, Mahkamah Agung memutuskan bahwa presiden yang menjabat memiliki kekebalan hukum. Namun, ada perdebatan terkait potensi perluasan perlindungan hukum tersebut ke wakil presiden.(AFP/OL-11)
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.
Banyak negara yang meninggalkan e-voting karena sistem digitalisasi dalam proses pencoblosan di bilik suara cenderung dinilai melanggar asas kerahasiaan pemilih
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai alat bantu penghitungan suara pada Pemilihan 2020 lalu harus diperkuat agar proses rekapitulasi hasil pemilu ke depan lebih akurat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved