SINGAPURA akan menyumbang sebanyak US$100 ribu atau sekitar Rp1,4 miliar kepada unit bantuan kemanusiaan ASEAN saat badan tersebut memulai persiapan untuk memberikan bantuan ke Myanmar.
"Kami membahas situasi di Myanmar, yang tetap menjadi perhatian serius," tulis Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan di Facebook setelah pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN secara virtual, Senin (2/8).
“Kami mendesak implementasi cepat dan efektif dari Konsensus Lima Poin yang disepakati pada Pertemuan Pemimpin ASEAN, 24 April 2021,” imbuhnya.
Baca juga: AS Tolak Rencana Pemilu Myanmar
Dia menambahkan ASEAN perlu memanfaatkan dana respons covid-19 untuk membeli vaksin bagi rakyat Myanmar.
Namun, hingga Senin (2/8) malam, masih belum ada kabar tentang siapa yang dipilih sebagai utusan khusus ASEAN untuk membantu memfasilitasi dialog di antara para pemangku kepentingan politik Myanmar.
Hal itu telah menjadi fitur kunci dari konsensus untuk mengatasi krisis yang dipicu kudeta militer Myanmar, 1 Februari lalu.
Menurut transkrip sambutan yang diberikan kepada media, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi telah mendesak Myanmar untuk segera menyetujui usulan ASEAN tentang utusan khusus tersebut.
Meskipun Retno tidak mengungkapkan nama utusan yang diusulkan, dia menekankan, pada pertemuan itu, utusan tersebut harus dapat segera mulai bekerja dan dijamin akses ke pihak-pihak terkait di Myanmar.
Dia juga mengatakan jika pertemuan itu gagal menghasilkan langkah-langkah konkret untuk memajukan konsensus, Indonesia akan mengusulkan masalah itu untuk diajukan lagi kepada para pemimpin ASEAN untuk tindakan lebih lanjut.
Poin-poin lain dalam konsensus menyerukan penghentian segera kekerasan, dialog konstruktif di antara semua pihak, agar utusan khusus mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pemangku kepentingan, dan agar ASEAN memberikan bantuan kemanusiaan.
Para menteri luar negeri ASEAN juga akan mengadakan pertemuan virtual dengan rekan-rekan mereka di seluruh dunia hingga Jumat (6/8).
Pemilihan utusan telah menjadi isu yang diperdebatkan. Meski ASEAN belum secara resmi mengakui junta sebagai pemerintah Myanmar, perwakilannya telah mewakili negara tersebut dalam pertemuan ASEAN. Tanpa anggukan junta, utusan itu tidak mungkin bisa masuk ke negara itu.
Dalam pidato yang disiarkan televisi, Minggu (1/8), Jenderal Senior Min Aung Hlaing mengatakan pemerintahannya setuju jika mantan wakil menteri luar negeri Thailand Virasakdi Futrakul mengisi peran tersebut.
Calon lainnya yang dilaporkan adalah mantan menteri luar negeri Indonesia Hassan Wirajuda, menteri luar negeri kedua Brunei Erywan Yusof, dan diplomat veteran Malaysia Razali Ismail.
Jenderal Min Aung Hlaing mengklaim pemilihan Myanmar, November tahun lalu, curang dan dia berjanji mengadakan pemilihan baru dan membangun demokrasi yang berkembang dengan disiplin.
Pada Minggu (1/8), junta mengubah namanya menjadi pemerintah sementara, dengan jenderal sebagai perdana menteri.
Kekerasan politik belum berhenti di Myanmar meskipun ada konsensus ASEAN. Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik mengatakan sedikitnya 940 orang telah dibunuh junta sejak kudeta.
Di kotapraja Kani utara, tempat penduduk setempat telah melakukan perlawanan yang kuat terhadap junta, beberapa jenazah dengan tanda-tanda penyiksaan ditemukan minggu lalu, lapor outlet media Myanmar Now.
Pandemi covid-19 yang merebak di Myanmar juga membuat semakin banyak warga terengah-engah di rumah mereka.
Dengan penuhnya rumah sakit yang kekurangan staf, junta telah mencoba membatasi penjualan oksigen ke sektor swasta. Namun, junta tidak menghentikan penganiayaan terhadap petugas medis yang dianggap melawan rezim dan juga menyita peralatan mereka.
Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), yang dibentuk anggota parlemen yang digulingkan, mengatakan pihaknya bekerja dengan lebih dari 700 dokter dan perawat untuk memberikan konsultasi medis.
Mereka juga memberikan pasokan oksigen dan kantong jenazah untuk rumah tangga, menurut menteri luar negeri NUG Zin Mar Aung dalam diskusi daring yang diselenggarakan Asia News Network, Senin (2/8).
Ditanya apakah NUG akan bekerja sama dengan junta untuk memerangi covid-19, Zin Mar Aung mengatakan kondisi politik membuat hal itu tidak mungkin. Tetapi NUG bersedia bekerja sama dengan pihak ketiga untuk memberikan bantuan medis mendesak kepada orang-orang Myanmar.
"Kami bersedia bekerja sama dan terlibat dengan dunia serta negara-negara ASEAN,” ujarnya. (Straitstimes/OL-1)
