PERDANA Menteri (PM) Interim Claude Joseph yang telah memimpin Haiti sejak pembunuhan Presiden Jovenel Moise, pada Senin (19/7), setuju untuk mundur dan memberi jalan bagi pemerintahan inklusif yang akan mengadakan pemilihan umum.
PM Interim Claude Joseph, kata seorang pejabat pemerintah, akan menyerahkan kekuasaannya pada Selasa (20/7) kepada pemerintahan baru yang tugas utamanya adalah mengadakan pemilihan umum dengan cepat.
Pemerintahan itu akan dipimpin Ariel Henry, yang ditunjuk oleh Moise untuk menggantikan Joseph hanya beberapa hari sebelum Presiden Haiti ditembak mati di rumahnya di Port-au-Prince pada Rabu dini hari (7/7).
Beberapa jam setelah pembunuhan itu, Joseph menyatakan "keadaan pengepungan". Ia mengatakan dirinya yang bertanggung jawab, melancarkan perebutan kekuasaan di negara Karibia yang miskin itu.
Pengumuman pada Senin (19/7) itu meningkatkan harapan untuk mengakhiri ketidakpastian dan muncul setelah Amerika Serikat (AS) yang memberikan pengaruh yang luas di Haiti, telah bergabung dengan kekuatan lain dalam menjelaskan bahwa Joseph harus memberi jalan.
Departemen Luar Negeri (Deplu) AS menyambut baik kesepakatan tersebut. Juru Bicara Deplu AS Ned Price mengatakan AS didorong untuk melihat aktor politik dan sipil Haiti bekerja untuk membentuk pemerintah persatuan yang dapat menstabilkan negara itu.
Haiti tidak memiliki parlemen yang berfungsi dan tidak ada proses suksesi yang dapat dijalankan, dan sudah terperosok jauh ke dalam krisis politik dan keamanan ketika Moise yang berusia 53 tahun terbunuh.
Joseph dan Henry bertemu selama beberapa hari untuk membentuk pemerintahan yang lebih inklusif, kata pejabat itu, yang dekat dengan kantor perdana menteri.
"Tidak akan ada Presiden Republik. Misi pemerintahan baru ini adalah menyelenggarakan pemilihan umum sesegera mungkin," tambahnya.
Joseph akan kembali ke jabatan sebelumnya sebagai menteri luar negeri di pemerintahan baru.
Moise telah memerintah Haiti, negara termiskin di benua Amerika, melalui dekrit, setelah pemilihan legislatif yang dijadwalkan pada 2018 ditunda karena berbagai perselisihan, termasuk pada saat masa jabatannya sendiri berakhir.
Selain pemilihan presiden, legislatif, dan lokal, Haiti akan mengadakan referendum konstitusional pada September setelah dua kali ditunda karena pandemi virus korona.
Pejabat itu tidak memberikan batas waktu kapan pemilihan umum yang baru akan diadakan. (AFP/Nur/OL-09)
