Hongaria Bantah Gunakan Spyware Pegasus

HONGARIA membantah laporan media pada Senin (19/7) bahwa mereka menggunakan perangkat lunak rahasia buatan Israel, Pegasus, untuk menyusup ke smartphone wartawan investigasi dan tokoh masyarakat lain.

"Pemerintah tidak memiliki pengetahuan tentang jenis pengumpulan data ini," kata Menteri Luar Negeri Peter Szijjarto pada konferensi pers. Ia menambahkan bahwa badan intelijen sipil Hongaria tidak menggunakan perangkat lunak Pegasus dengan cara apa pun.

Laporan media pada Minggu (18/7) mengklaim pemerintah di beberapa negara di seluruh dunia telah menggunakan teknologi spyware yang dikembangkan oleh NSO Group yang berbasis di Israel untuk menyusup ke smartphone yang berpotensi puluhan ribu orang. Hongaria menjadi satu-satunya negara Uni Eropa yang disebutkan dalam daftar nomor telepon yang bocor.

Menurut laporan, telepon yang dipantau di Hongaria termasuk telepon dua jurnalis investigasi, pemilik situs berita yang kritis terhadap pemerintah, wali kota oposisi, dan beberapa pengacara.

Janos Stummer dari partai oposisi Jobbik, yang menjabat sebagai kepala Komite Keamanan Nasional parlemen, menuntut konsekuensi tersebut. Stummer berusaha mengumpulkan komite untuk menanyai kepala intelijen. Szijjarto mengatakan kepala dinas rahasia akan menghadiri pertemuan itu jika dipanggil.

Wakil presiden komite Janos Halasz, anggota Fidesz yang berkuasa dan memiliki mayoritas di komite, mengatakan bahwa badan tersebut tidak perlu bertemu. Laporan pers sayap kiri itu tidak berdasar, kata Halasz.

Asosiasi Nasional Jurnalis Hongaria (MUOSZ) mengatakan pihaknya terkejut dengan pengungkapan tersebut. "Jika ini masalahnya, itu tidak dapat diterima, keterlaluan, dan ilegal. Informasi lengkap harus segera diungkapkan kepada publik," kata asosiasi itu dalam pernyataan.

Baca juga: Pro Kontra Laporan Pegasus Beraksi di India

"Laporan tersebut membawa rasa malu bagi negara, kata Wali Kota Budapest Gergely Karacsony, yang berharap untuk mencalonkan diri melawan Perdana Menteri Viktor Orban pada pemilihan umum tahun depan.

"Pemerintah berutang jawaban," katanya. (AFP/OL-14)