Puluhan Negara Prihatin Terhadap Masalah HAM di Tiongkok

LEBIH dari 40 negara yang dipimpin oleh Kanada menyuarakan keprihatinan serius di Dewan Hak Asasi Manusia PBB atas tindakan Tiongkok di Xinjiang, Hong Kong dan Tibet.

Pernyataan bersama yang telah dinanti-nantikan tersebut disampaikan pada hari kedua sesi ke-47 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss.

"Kami sangat prihatin dengan situasi hak asasi manusia di Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang," kata Duta Besar Kanada Leslie Norton pada Selasa (22/6).

Pernyataan itu didukung antara lain oleh Australia, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Spanyol, dan Amerika Serikat (AS).

Dia menuturkan, Beijing harus memberikan Kepala HAM PBB Michelle Bachelet dan pengamat independen lainnya izin akses langsung, bermakna dan tak terbatas ke Xinjiang, serta mengakhiri penahanan sewenang-wenang terhadap warga Uyghur dan minoritas Muslim lainnya.

“Laporan yang dapat dipercaya menunjukkan bahwa lebih dari satu juta orang telah ditahan secara sewenang-wenang di Xinjiang dan bahwa ada pengawasan luas yang secara tidak proporsional menargetkan orang Uyghur dan anggota minoritas lainnya serta pembatasan kebebasan mendasar dan budaya Uyghur,” katanya.

Pernyataan itu mengutip laporan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat, sterilisasi paksa, kekerasan seksual dan berbasis gender, serta pemisahan paksa anak-anak dari orang tua mereka.

Jumlah penandatangan tersebut meningkat dari 22 duta besar yang menulis surat kepada Bachelet pada 2019 yang mengecam perlakuan Tiongkok terhadap Uyghur.

Namun Tiongkok selalu membantah menganiaya warga Uyghur, yang pernah menjadi mayoritas di tanah leluhur mereka sampai negara membantu gelombang etnis Han Tiongkok bermigrasi ke sana. B

eijing menegaskan pihaknya hanya menjalankan pusat pelatihan kejuruan yang dirancang untuk melawan ekstremisme.

Bachelet mengatakan kepada dewan pada Senin bahwa dia berencana untuk mengunjungi Xinjiang tahun ini dan berharap diberikan akses.

Pernyataan yang diungkapkan pada Selasa (22/6) kemarin itu tentu semakin membuat marah Beijing, yang mengecam campur tangan asing dalam urusan internalnya.

Deklarasi bersama juga menyatakan keprihatinan atas memburuknya kebebasan fundamental di Hong Kong dan situasi hak asasi manusia di Tibet.

Langkah itu dilakukan setelah perjalanan luar negeri pertama Presiden AS Joe Biden, di mana ia mengumpulkan persatuan G7 dan NATO dalam melawan Beijing, dengan Washington mengidentifikasi Tiongkok sebagai tantangan global unggulan.

“Pernyataan itu mengirim pesan penting kepada pihak berwenang Tiongkok bahwa mereka tidak berada di atas pengawasan internasional,” kata kepala kelompok hak asasi Amnesty International, Agnes Callamard.

“Tetapi negara-negara sekarang harus bergerak melampaui tekanan dan mengambil tindakan nyata,” tambahnya.

Serangan Bantuan Tiongkok

Sadar bahwa pernyataan itu akan diungkapkan, Tiongkok telah meresponsnya bahkan sebelum disampaikan.

Perwakilan Beijing membacakan pernyataan atas nama sekelompok negara yang sangat prihatin dengan pelanggaran hak asasi manusia yang serius terhadap masyarakat adat di Kanada.

Belarus, Iran, Korea Utara, Rusia, Sri Lanka, Suriah dan Venezuela termasuk di antara negara yang menandatangani pernyataan bersama tersebut, menurut PBB.

"Secara historis, Kanada merampok penduduk asli tanah mereka, membunuh mereka, dan memusnahkan budaya mereka," kata pernyataan itu.

Hal ini merujuk pada penemuan 215 kuburan tak bertanda di bekas sekolah perumahan di Kanada barat baru-baru ini, salah satu dari banyak sekolah asrama yang didirikan seabad lalu untuk mengasimilasi paksa masyarakat adat Kanada.

"Kami menyerukan penyelidikan menyeluruh dan tidak memihak atas semua kasus di mana kejahatan dilakukan terhadap masyarakat adat, terutama anak-anak," tutur pernyataan itu.

Perwakilan Belarus membacakan pernyataan bersama lain atas nama 64 negara, mendukung Tiongkok dan menekankan bahwa Hong Kong, Xinjiang, dan Tibet adalah urusan dalam negeri Tiongkok.

Di Ottawa, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan Kanada telah mengakui dan berusaha untuk menebus kesalahannya terhadap masyarakat adatnya.

"Di Kanada, kami memiliki komisi kebenaran dan rekonsiliasi," katanya kepada wartawan. "Di mana komisi kebenaran dan rekonsiliasi Tiongkok. Di mana kebenaran mereka?”

"Perjalanan rekonsiliasi itu panjang, tetapi ini adalah perjalanan yang sedang kami jalani," tegasnya."Tiongkok bahkan tidak mengakui bahwa ada masalah.”

"Itu adalah perbedaan yang cukup mendasar dan itulah sebabnya warga Kanada dan orang-orang dari seluruh dunia berbicara untuk warga seperti Uyghur yang mendapati diri mereka tidak bersuara, dihadapkan dengan pemerintah yang tidak akan mengakui apa yang terjadi pada mereka,” tandasnya. (Aiw/CNA/OL-09)