DALAM rumahnya yang beratap seng di gurun Negev yang terik, Umm Jawad Abu Qwaider mengungkapkan penilaian suramnya tentang partai Arab pertama yang mendukung pemerintah Israel. Ia mengutarakan itu sambil mengangkat bahu.
Bagi wanita Badui itu, tidak ada janji yang dibuat untuk komunitasnya akan menjadi kenyataan. "Janji-janji itu semua palsu," kata Abu Qwaider. "Mereka hanya bohong."
Mansour Abbas, pemimpin partai Islam konservatif Raam dan pendukung perjuangan Badui, menjadi penentu politik bulan ini dengan mendukung koalisi baru untuk menggulingkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang paling lama menjabat. Dukungan Raam membuka jalan untuk mengakhiri dua tahun krisis politik di Israel, membawa pemerintahan ideologis yang berbeda dalam komando nasionalis sayap kanan Naftali Bennett.
Sebagai gantinya, Abbas memperoleh janji bantuan senilai US$9,1 miliar untuk mengatasi ketidaksetaraan dalam komunitas Arab Israel, pembekuan pembongkaran rumah di daerah Badui, dan pengakuan pemerintah atas tiga desa Badui. Orang Badui termasuk dalam komunitas Arab Israel, keturunan orang Palestina yang tetap tinggal di tanah mereka ketika Israel didirikan pada 1948.
Sebagian besar dari hampir 300.000 orang Badui Israel tinggal di Negev yang gersang di selatan negara itu, di pinggiran masyarakat Israel. "Kami akan memulai proses pengaturan permukiman Badui di Negev, sehingga warga Badui Israel dapat hidup bermartabat," kata Bennett dalam pidato pengukuhannya.
Perdana menteri baru itu mengkritik kurangnya perhatian pemerintahan di Negev selama 12 tahun pemerintahan Netanyahu.
Penghancuran rumah
Abu Qwaider mengatakan dia telah mendengar semua janji-janji itu sebelumnya. "Setiap kali pemerintahan baru dibentuk, mereka membicarakannya tetapi tidak ada yang terjadi," kata pria berusia 40 tahun itu.
Desanya di Sawaneen merupakan sekelompok rumah sederhana di semak belukar gurun yang dihuni sekitar 4.000 orang. Itu menjadi salah satu dari 30 permukiman Badui yang tidak diakui secara resmi oleh Israel, banyak di antara kawasan tersebut kekurangan infrastruktur dasar, termasuk listrik dan air.
Bagi 40% orang Badui yang tinggal di permukiman seperti itu, selalu ada ancaman penghancuran rumah atau pengambilalihan. "Saya tidak bisa menjelaskan kepada orang-orang Negev bahwa saya akan menjadi bagian dari koalisi saat buldoser bergerak menuju rumah (mereka)," kata Said al-Kharumi, satu-satunya dari empat anggota parlemen Raam yang menolak bergabung dengan koalisi yang berkuasa.
Di Rahat, kota besar Badui dengan sekitar 90.000 penduduk, wali kota Fayez Abu Souhaiban mengatakan dia sangat optimistis tentang pemerintahan baru. "Ada kesepakatan dan jika pemerintah tidak menghormatinya, tidak akan ada lagi pemerintahan karena pihak mana pun berhak untuk menarik dukungannya," katanya.
Abu Souhaiban mengatakan bahwa di bawah kesepakatan Raam untuk bergabung dengan koalisi, pemerintah harus mengakui tiga desa dalam waktu 45 hari. Dia memperingatkan rencana pihak berwenang untuk memindahkan penduduk desa Al-Zarnuq ke Rahat karena orang-orang sudah ramai mengeluh seolah-olah merek tinggal di kaleng sarden.
Isu hak Badui dan permukiman mereka bukanlah hal baru. Pada 2013, Israel berencana untuk menghancurkan sekitar 40 desa, menyita 70.000 hektare (173.000 hektare), dan memindahkan 30.000 hingga 40.000 orang Badui dengan imbalan kompensasi. Pemerintah mundur dalam menghadapi protes Badui yang marah.
Hidup yang sulit
Namun, menurut aktivis masyarakat sipil Amer al-Hazil, dari Dewan Daerah Desa Tak Dikenal di Negev, lebih dari 10.700 rumah dihancurkan di daerah-daerah ini antara 2009 dan 2019. Dampaknya, lebih dari 33.000 anak dalam risiko trauma psikologis.
"Mereka menghancurkan desa Al-Araqeeb lebih dari 150 kali. Mau tak mau saya bertanya-tanya: mengapa mereka melakukan ini?" kata Ummu Anas, 42.
"Putri saya tinggal di desa Shaqurat yang tidak dikenal, yang tidak memiliki air selama lebih dari sebulan, jadi dia harus datang ke rumah kami," tambahnya.
Suami Abu Qwaider, Mahmud, merinci kondisi berat yang mereka hadapi. "Hidup itu sulit," katanya. "Kami kekurangan air. Kami kekurangan listrik dan kami membayar 500 hingga 600 shekel (US$150-US$185) per bulan untuk air. Di musim dingin, ada lumpur. Ketika berangin, atapnya terbang."\
Abu Qwaider melihat sedikit prospek perbaikan. "Bahkan jika pemerintah ingin menempatkan masalah Badui di meja Knesset (parlemen Israel), mayoritas (anggota parlemen) menentang orang-orang Arab dan suara anggota parlemen Arab sangat lemah," katanya. (AFP/OL-14)
