ANGGOTA parlemen Israel membubarkan parlemen pada Kamis (30//6). Ini memaksa pemilihan kelima negara itu terjadi lagi dalam waktu kurang dari empat tahun. Menteri Luar Negeri Yair Lapid akan mengambil alih sebagai perdana menteri sementara pada tengah malam.
Setelah suara bulat 92-0, Lapid yang berhaluan tengah memeluk Perdana Menteri Naftali Bennett, yang saat memimpin koalisi delapan partai yang berat akhirnya dibatalkan oleh perpecahan ideologi. Lapid, yang ayahnya selamat dari Holocaust, bertukar kursi dengan Bennett di parlemen setelah pemungutan suara, sebelum melakukan pemberhentian pertama di pusat peringatan Holocaust Yad Vashem di Jerusalem.
"Di sana, saya berjanji kepada mendiang ayah saya bahwa saya akan selalu menjaga Israel tetap kuat dan mampu membela diri dan melindungi anak-anaknya," kata pria berusia 58 tahun itu dalam pernyataan. Pemilihan baru yang ditetapkan pada 1 November memperkuat hal lain bahwa Israel tetap terperosok dalam era kemacetan politik yang belum pernah terjadi.
Baca juga: Petinggi Universitas Top Israel Kunjungi Singapura Kolaborasi Penelitian
Nasionalis agama Bennett mengatakan dia tidak akan menentang pemungutan suara dan mundur dari politik. Ia men-tweet kata Ibrani, "Toda," atau terima kasih. Ini disampaikan setelah anggota parlemen menyetujui pengunduran dirinya dari jabatannya.
Mantan perdana menteri Benjamin Netanyahu meyakinkan bahwa dia dan sekutunya--nasionalis ekstrem kanan dan partai Yahudi ultra-Ortodoks--akan mengumpulkan suara mayoritas. Ini mengikuti yang dia gambarkan pada Kamis sebagai eksperimen (koalisi) yang gagal.
Baca juga: 3 Warga Israel, 64 Orang Palestina Terluka dalam Bentrokan Semalam
"Kami satu-satunya alternatif. Pemerintah yang kuat, nasionalis, dan bertanggung jawab," kata Netanyahu. Ia tengah diadili atas tuduhan korupsi yang dibantahnya.
Pembubaran pada Kamis lebih lanjut menyoroti realitas yang sangat terpolarisasi Israel, kata Yohanan Plesner, presiden think-tank Institut Demokrasi Israel. Satu-satunya solusi untuk disfungsi seperti itu, katanya, ialah, "Reformasi pemilu dan konstitusi yang sudah lama tertunda." (AFP/OL-14)
