G-7 Tuntut Penyelidikan Asal-Usul Covid-19

PARA pemimpin G7, menegur Tiongkok atas hak asasi manusia di wilayah Xinjiang, menyerukan Hong Kong untuk menjaga otonomi tingkat tinggi dan menuntut penyelidikan penuh dan menyeluruh tentang asal-usul virus korona di Tiongkok.

Setelah membahas bagaimana menghasilkan posisi bersatu mengenai Tiongkok, para pemimpin mengeluarkan komunike akhir yang sangat kritis yang menyelidiki apa yang bagi Tiongkok beberapa masalah paling sensitif, termasuk juga Taiwan.

Kebangkitan kembali Tiongkok sebagai kekuatan global terkemuka dianggap sebagai salah satu peristiwa geopolitik paling signifikan akhir-akhir ini, di samping jatuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 yang mengakhiri Perang Dingin.

Kebangkitan Tiongkok juga mengejutkan Amerika Serikat. Presiden AS Joe Biden menyebut Tiongkok sebagai pesaing strategis utama dan berjanji untuk menghadapi pelanggaran ekonomi Tiongkok dan melawan pelanggaran hak asasi manusia.

"Kami akan mendorong nilai-nilai kami, termasuk dengan menyerukan kepada Tiongkok untuk menghormati hak asasi manusia dan kebebasan mendasar, terutama terkait dengan Xinjiang dan hak-hak mereka, kebebasan, dan otonomi tingkat tinggi untuk Hong Kong yang diabadikan dalam Deklarasi Bersama Tiongkok-Inggris," kata G7, Minggu waktu setempat atau Senin WIB (14/6).

G7 juga menyerukan studi asal-usul covid-19 tahap 2 yang dipimpin oleh para ahli yang transparan termasuk di Tiongkok, yang akan diselenggarakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Kami belum memiliki akses ke laboratorium," kata Biden kepada wartawan. Biden mengatakan belum bisa dipastikan apakah kelelawar berinteraksi dengan hewan dan lingkungan yang menyebabkan covid-19 atau itu eksperimen yang gagal di laboratorium.

Sebelum kritik G7 itu muncul, Tiongkok dengan tegas memperingatkan para pemimpin G7 bahwa hari-hari ketika sekelompok kecil negara memutuskan nasib dunia sudah lama berlalu.

G7 juga menekankan pentingnya perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan dan mendorong penyelesaian masalah lintas Selat secara damai. "Kami tetap sangat prihatin dengan situasi di Laut China Timur dan Selatan dan sangat menentang setiap upaya sepihak untuk mengubah status quo dan meningkatkan ketegangan," kata mereka.

Baca Juga: Tiongkok Sebut Negara G-7 Tak Bisa Lagi Mendikte Negara Lain

Biden mengatakan demokrasi berada dalam kontes global dengan pemerintah otokratis dan G7 harus memberikan alternatif yang layak. "Kami sedang dalam kontes, bukan dengan Tiongkok semata, ... dengan otokrat, pemerintah otokratis di seluruh dunia," kata Biden kepada wartawan.

"Seperti yang saya katakan kepada (Presiden Tiongkok) Xi Jinping sendiri, saya tidak mencari konflik. Di mana kami bekerja sama, kami akan bekerja sama; di mana kami tidak setuju, saya akan menyatakan ini dengan jujur, dan kami akan menanggapi tindakan yang tidak konsisten," ucapnya.

G7 - yang terdiri dari Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Prancis, Inggris, Italia, dan Kanada - mengatakan prihatin tentang kerja paksa dalam rantai pasokan global termasuk di sektor pertanian hingga sektor garmen.

Pakar PBB dan kelompok hak asasi memperkirakan bahwa lebih dari satu juta orang, terutama Uighur dan minoritas Muslim lainnya, telah ditahan dalam beberapa tahun terakhir di sistem kamp yang luas di Xinjiang, Tiongkok.

Sementara itu, Tiongkok menyangkal semua tuduhan kerja paksa atau pelecehan. Awalnya mereka membantah bahwa kamp-kamp itu ada, tetapi sejak itu mengatakan bahwa itu adalah pusat kejuruan dan dirancang untuk memerangi ekstremisme. (Straits Times/OL-13)

Baca Juga: Rusia Laporkan Lonjakan Tertinggi Kasus Covid-19