Headline
Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.
Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.
Perluasan areal preservasi diikuti dengan keharusan bagi setiap pemegang hak untuk melepaskan hak atas tanah mereka.
KEMENTERIAN Keetenagakerjaan RI menyoroti dampak konflik Palestina dan Israel terhadpa situasi ketenagakerjaan. Sorotan itu diutarakan dalam pertemuan tingkat Menteri tenaga Kerja anggota Gerakan Non-Blok yang digelar secara virtual,
Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan, pelanggaran berat dan berulang terhadap hukum internasional yang dilakukan oleh Israel melalui pendudukan dan agresi berkelanjutan di wilayah Palestina; secara nyata sangat berdampak pada kondisi sosial-ekonomi, tenaga kerja, dan pekerjaan di Palestina.
"Sebagai anggota GNB, baik Pemerintah maupun masyarakat Indonesia telah berkontribusi memberikan bantuan kepada rakyat Palestina, baik di tingkat multilateral maupun bilateral," kata Anwar dalam keterangannya, Minggu (6/6).
Baca juga : Sidang GNB: Indonesia Ajak Negara ILO Pulihkan Dampak Covid-19
Pada tingkat multilateral, kontribusi yang dilakukan adalah memperluas dukungan Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO) untuk pekerjaan yang berkelanjutan di wilayah pendudukan Palestina.
Dukungan ini berfokus pada peningkatan kesempatan kerja dan mata pencaharian, memperkuat tata kelola tenaga kerja dan sistem jaminan sosial di Palestina, serta melalui kontribusi kepada Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina.
Pada tingkat bilateral, melalui berbagai program peningkatan kapasitas yang dimiliki, Indonesia membantu Pemerintah Pemerintah memberdayakan rakyat Palestina.
"Kami siap bekerja sama dengan negara-negara anggota GNB dan organisasi internasional yang relevan untuk mencapai pemulihan yang berpusat pada manusia, melalui pekerjaan yang layak, dan pertumbuhan yang inklusif untuk semua," ujar Anwar. (OL-7)
Saat itu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjabat sebagai Menteri di Kemenaker. KPK sudah memberikan rekomendasi atas pemerasan tidak terjadi.
Dua staf khusus Menteri Ketenagakerjaan Caswiyono Rusydie Cakrawangsa dan Risharyudi Triwibowo juga dipanggil penyidik hari ini.
Lakso meyakini pemerasan di Kemenaker sudah menjadi sindikat. Karenanya, penuntasan perkara penting, untuk menghilangkan sindikasi itu.
Para tersangka tidak mau mengurusi dokumen perizinan TKA yang tidak memberikan uang. Mereka pun tidak diberikan pemberitahuan, untuk mengulur masa berlaku izin sebelumnya.
Pertama yakni mantan Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Suhartono.
Budi mengatakan, uang itu digunakan untuk ‘berpesta’ bagi para pegawai dalam satu divisi tersebut. Sebagian dipakai makan siang.
KPK masih mempertimbangkan lebih lanjut mengenai status pegawai Kemnaker yang telah mengembalikan uang hasil pemerasan dalam perkara korupsi pengurusan tenaga kerja asing (TKA)
(KPK) mendalami peran Imigrasi dalam kasus dugaan pemerasan terhadap tenaga kerja asing (TKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
KPK tengah menyelidiki dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
EKONOM dari The Reform Initiative, Wildan Syafitri, menyoroti ketimpangan gaji atau upah tenaga kerja asing (TKA) dan pekerja lokal di wilayah industri hilirisasi mineral.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan jumlah tenaga kerja asing (TKA) di industri pertambangan terus berkurang.
DIREKTUR Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menuturkan setidaknya terdapat empat permasalahan utama yang menimbulkan anomali hilirisasi di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved