Menlu AS Harap Korut Terlibat Secara Diplomatik Soal Denuklirisasi

MENTERI Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Antony Blinken, pada Senin (3/5), berharap Korea Utara (Korut) merangkul diplomasi saat dia memberi pengarahan kepada sekutu tentang strategi baru AS.

Di London, untuk pertemuan kelompok G7 secara langsung yang pertama dalam dua tahun, Blinken berkonsultasi dengan rekan-rekannya dari Jepang dan Korea Selatan (Korsel) mengenai pendekatan baru Presiden AS Joe Biden yang telah dikecam oleh Pyongyang.

"Saya berharap Korea Utara akan mengambil kesempatan untuk terlibat secara diplomatis dan melihat apakah ada cara untuk bergerak maju menuju tujuan denuklirisasi penuh di Semenanjung Korea," kata Blinken kepada wartawan.

"Saya kira, tergantung pada Korut untuk memutuskan apakah mereka ingin terlibat atau tidak atas dasar itu," katanya setelah bertemu dengan mitranya dari Inggris Dominic Raab.

Menyinggung reaksi awal Koruta, Blinken pun berkata,"Kami akan melihat tidak hanya apa yang dikatakan Korut tetapi apa yang sebenarnya dilakukannya dalam beberapa hari dan bulan mendatang".

Presiden AS Joe Biden memerintahkan penilaian kebijakan Korea Utara setelah mengambil alih dari Trump yang diplomasinya yang tidak biasa dan sangat personal dengan pemimpin Korut Kim Jong-un.

Namun, Trump tidak bisa mendapatkan kesepakatan konkret untuk mengakhiri program nuklir Korut, apalagi kesepakatan penting untuk mengakhiri perang Korea secara resmi setelah tujuh dekade.

Blinken mengakui bahwa pemerintahan berturut-turut, termasuk dari Partai Demokratnya, telah gagal menghentikan pekerjaan nuklir Korea Utara, yang telah melakukan enam uji coba bom atom sejak 2006.

"Apa yang kita miliki sekarang adalah kebijakan yang menyerukan pendekatan yang praktis dan terkalibrasi yang terbuka dan akan menjajaki diplomasi dengan Korut untuk mencoba membuat kemajuan praktis," kata Blinken.

Pada Minggu (2/5), Korut mengatakan bahwa pendekatan baru AS tersebut adalah "papan tanda palsu" untuk menutupi tindakan permusuhannya. Itu merupakan kecaman terbaru terhadap Biden. (CNA/Nur/OL-09)